KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sebelumnya ada dua menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju tahun ini yang tersandung kasus hukum. Kemudian ada lagi dua petinggi Badan Pemeriksa Keuangan yang juga tersandung dugaan kasus rasuah.

Meski bukan kasus hukum, namun ada pula aparat penegak hukum yakni mantan Ketua MK yang dicopot dari jabatannya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, dengan deretan penegak hukum yang tersandung permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia mulai terlihat runtuh.

Baca Juga: Firli Bahuri Ditetapkan Tersangka, Begini Respon Pengusaha

Namun, dengan runtuhnya tersebut akan menjadi awal kebangkitan bagi sektor penegakan hukum di Indonesia. Boyamin menyebut harus mulai dilakukan bersih-bersih di sektor ini.

"Justru ini jadi upaya perbaikan dari elemen bangsa. Misal pimpinan KPK akan dicari yang tidak kontroversi sebelumnya. Demikian juga dengan penegakan hukum lainnya," kata Boyamin kepada Kontan.co.id, Kamis (23/11).

Ke depan pemerintah perlu mewujudkan tata kelola yang baik salah satunya dengan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berkepastian.

"Ini pembersihan namanya. Supaya ke depan jangan lagi ada bocor anggaran. Semuanya bisa dilakukan dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. Ini memang masa-masa sakit tapi untuk penyembuhan," jelas Boyamin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News