Sejumlah headline media online pada Senin (24/4) kemarin mengangkat isu yang sebenarnya sudah lama bergulir. Yakni, Presiden Jokowi menyetujui untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ini merupakan alternatif ketiga terkait pemindahan Ibu Kota Jakarta.

Alternatif pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi berada di daerah seputaran Istana dan Monas. Adapun alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta. Alasannya: agar Indonesia tak Jawa sentris, sehingga pertumbuhan ekonomi merata di setiap wilayah.

Sejatinya, isu pemindahan ibu kota sudah bergulir sejak zaman Presiden Soekarno. Kala itu, wilayah yang digadang-gadang akan dijadikan kota pemerintahan Palangkaraya. Zaman Presiden Soeharto pun, pembahasan ini pernah muncul. Nama Jonggol keluar sebagai salah satu alternatif. Kemudian, isu ini kembali jadi pembahasan hangat di zaman pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, serta kini pemerintahan Jokowi.

Sebenarnya, kebijakan pemindahan ibu kota sudah dilakukansejumlah negara di dunia. Sebut saja Israel dan Kazakhstan. Namun, jika ingin membandingkan dengan yang dekat, kita bisa melihat Malaysia yang sukses memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya 1999 lalu.

Masalah yang dihadapi Malaysia pada waktu itu pun sama, kemacetan. Kini, Putrajaya sudah menjelma jadi salah satu ikon ternama Malaysia. Namun, banyak pihak yang menyangsikan rencana ini. Salah satu alasannya, rencana ini membutuhkan dana yang superjumbo.

Di sisi lain, banyak pihak yang pesimistis seiring dengan lambannya pembenahan pembangunan Ibu Kota Jakarta. Ambil contoh, untuk menanggulangi masalah banjir saja, pemerintah belum mampu menanggulanginya sampai sekarang. Belum lagi masalah infrastruktur yang mana Jakarta masih jauh tertinggal dengan ibu kota negara-negara lain di dunia hingga saat ini.

Sebaiknya, pemerintah melakukan kajian yang mendalam atas wacana ini, khususnya atas biaya. Jangan sampai pemindahan ibu kota mengalami kendala yang sama dengan Jakarta. Pemerintah juga harus memikirkan kondisi Jakarta jika nantinya tak lagi menjadi ibu kota. Kasihan jika nantinya Jakarta tidak lagi mendapat perhatian. Lebih bijak jika pemerintah membenahi dulu Jakarta agar lebih tertata dan terintegrasi.♦

Barratut Taqiyyah Rafie

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi