KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan progres signifikan. Sejumlah kementerian dan lembaga telah disiapkan untuk pindah. Direncanakan ada 38 kementerian dan lembaga (K/L) yang akan berkantor di IKN. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Namun, proses perpindahan gedung dewan masih lama, pasalnya pembangunan fisik gedung baru dimulai pada tahun 2025. Menanggapi kebijakan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan dukungannya. "Soal pergeseran perpindahan ke IKN, kami mengikuti apa yang sudah digariskan pemerintah," ujar Indra.
Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Indra mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membahas persiapan terkait perpindahan tersebut. Baca Juga: IKN: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Mewujudkan Kota Masa Depan yang Berkelanjutan Rapat Persiapan dan Tahap Awal Perpindahan Indra mengungkapkan, dari beberapa rapat yang diadakan, telah muncul sejumlah perhitungan tahap awal terkait perpindahan ini. Berdasarkan perhitungan, jumlah jabatan yang dianggap urgen dan relevan untuk pindah adalah sekitar 211 orang. Komposisi ini terdiri dari pejabat madya, pratama, hinga fungsional. "Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut direvisi berdasarkan urgensi menjadi 87 orang," kata Indra. Meski demikian, Sekjen DPR RI masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah terkait rencana ini. Sikap DPR terhadap Kepindahan ke IKN DPR selalu mengikuti putusan pemerintah yang telah dituangkan dalam undang-undang. "Opini di DPR selalu sejalan, yaitu menunggu keputusan pemerintah. Jika sudah dituangkan dalam undang-undang, DPR akan mengikuti dan melaksanakan keputusan tersebut," terangnya. Secara prinsip, Indra bilang tidak menghadapi kesulitan berarti dalam upaya perpindahan kantor tersebut. Hanya saja, terdapat kendala teknis yang perlu diselesaikan. Salah satunya terkait fasilitas pendukung seperti rumah dinas hingga kebutuhan dasar seperti sekolah.
