KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPP PINSAR Indonesia mendukung langkah pemerintah dalam menata tata niaga impor bahan baku pakan ternak, khususnya soybean meal (SBM) dan gandum pakan. Ketua Umum DPP PINSAR Indonesia, Singgih Januratmoko menjelaskan, dinamika harga ayam dan day old chick (DOC) sejak Juli 2025 hingga saat ini menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan pasar.
Dengan demikian, pengaturan impor merupakan bagian dari upaya strategis untuk melindungi peternak sekaligus memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Baca Juga: Mendag dan Menko Pangan Tinjau Harga Bahan Pokok Pasca Lebaran, Minyakita Turun “PINSAR mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam mengatur impor SBM dan gandum pakan. Ini penting agar fluktuasi harga bisa dikendalikan dan tidak merugikan peternak,” ujar Singgih, dalam keterangan resminya, Sabtu (28/3).
Singgih juga menanggapi berkembangnya kekhawatiran sebagian pelaku industri terkait potensi dampak kebijakan tersebut. Berdasarkan sejumlah analisis industri, terdapat proyeksi kenaikan biaya pakan hingga sekitar 7% jika terjadi keterbatasan fleksibilitas dalam rantai pasok impor SBM.
SBM sendiri berkontribusi sekitar 20%–25% terhadap total biaya pakan unggas, sehingga perubahan tata niaga akan sangat berpengaruh terhadap struktur biaya produksi. Meski demikian, Singgih mengajak semua pihak melihat kebijakan ini secara utuh dan proporsional. Sebab, tujuan utama pemerintah adalah menciptakan stabilitas pasokan dan harga dalam jangka panjang, bukan membatasi pelaku usaha.
Terkait penugasan impor kepada BUMN seperti PT Berdikari, Singgih menilai kebijakan tersebut bukanlah bentuk monopoli dalam arti negatif, melainkan instrumen negara untuk mengelola komoditas strategis. “Memang ada kekhawatiran dari sebagian industri, itu wajar. Tapi kita juga harus melihat niat besar pemerintah untuk menstabilkan harga dan memastikan distribusi lebih merata,” jelasnya.
Di sisi lain, Singgah juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam implementasi kebijakan agar tetap efisien dan tidak menimbulkan distorsi baru di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan program ini.
Baca Juga: Arus Balik, Volume Kendaraan di Ruas Tol Astra Infra Naik 116% dari Kondisi Normal “Kalau dikelola dengan baik, pemerintah bisa menjadi stabilisator. Harapannya tidak ada lagi gejolak harga ayam dan telur. Peternak sejahtera, masyarakat juga mendapatkan harga yang wajar,” tutup Singgih. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
