KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah merencanakan pemindahan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas dengan pengawasan khusus. Langkah ini diharapkan dapat memperketat pengawasan dan mengurangi impor ilegal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada beberapa daftar pelabuhan yang akan dijadikan opsi pemindahan pintu masuk komoditas impor ini dari Pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak.
"Sudah ditata ada di Semarang, Jawa Tengah, Sumatra mungkin di Belawan, atau di Batam atau ada lagi di Bitung Pelabuhan internasional, Makasar dan di Sorong," ungkap Zulhas usai Rapat Kerja bersama Komisi VI di DPR RI, Rabu (4/9). Zulhas mengklaim rencana pemindahan pintu masuk barang impor ini sudah disepakati oleh beberapa kementerian seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian.
Baca Juga: Balas Dendam, China Serang Kanada dengan Penyelidikan Antidumping atas Impor Kanola Ia juga menegaskan wacana ini dilakukan agar pemerintah mempermudah pengawasan barang masuk impor karena di dua pelabuhan utama seperti Tanjung Priuk dan Tanjung Perak sudah kelebihan kapasitas. "Tapi tentu pengesahannya kalau hal seperti ini memang perlu melalui rapat terbatas," jelas Zulhas. Di lain sisi, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Filamen Indonesia (APSYFI) Redma Gita W menyambut baik wacana tersebut.
Selain mempermudah pengawasan, ia meyakini bahwa rencana ini akan meningkatkan biaya bagi barang impor yang melakukan dumping harga, sehingga Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri bisa kembali bersaing, khususnya dengan barang impor dari China. "Barang-barang legal yang melakukan dumping akan menghadapi biaya yang lebih mahal jika pintu masuk barang impor dipindah ke wilayah timur," jelasnya.
Baca Juga: PMI Manufaktur Anjlok, Menperin: Belum Ada Kebijakan Signifikan untuk Industri Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati
