JAKARTA. Kontroversi penjatahan saham perdana PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) semakin kencang. Kali ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuding ada politisi yang terlibat dalam penjatahan tersebut.Fraksi PKB mengaku memiliki bukti keterlibatan politisi asal Partai Demokrat dalam penjatahan saham produsen baja nasional itu. Salah satu buktinya berupa pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar di salah satu restoran Hotel Sultan, Jakarta, dua pekan sebelum IPO. "Kader PKB melihatnya langsung," kata anggota Fraksi PKB Lili Chadijah Wahid, Senin (15/11).Menurutnya, pertemuan tersebut bisa menjadi bukti kuat adanya dugaan keterlibatan politikus Partai Demokrat meminta jatah saham KRAS. "Secara nalar, kalau ketua partai bertemu Menteri BUMN sebelum IPO perusahaan, pasti ada maksud dan tujuan tertentu," terang Lili.Apalagi, dia mengatakan IPO KRAS memang cukup aneh. Sebab, harga IPO hanya Rp 850 per lembar. Padahal, sehari kemudian, harganya langsung meroket sekitar Rp 1.200-1.300 per lembar. "Negara dirugikan Rp 1,2 triliun," jelas Lili.Anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasih mengaku tidak tahu soal penjatahan tersebut. Namun, ia mendukung adanya investigasi kasus tersebut. "DPR harus bertindak," kata Achsanul. Anas sendiri belum berkomentar atas tuduhan ini. Dia tak menjawab panggilan KONTAN. Begitu juga pesan pendek yang dikirimkan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PKB akan usut keterlibatan politisi dalam IPO Krakatau Steel
JAKARTA. Kontroversi penjatahan saham perdana PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) semakin kencang. Kali ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuding ada politisi yang terlibat dalam penjatahan tersebut.Fraksi PKB mengaku memiliki bukti keterlibatan politisi asal Partai Demokrat dalam penjatahan saham produsen baja nasional itu. Salah satu buktinya berupa pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar di salah satu restoran Hotel Sultan, Jakarta, dua pekan sebelum IPO. "Kader PKB melihatnya langsung," kata anggota Fraksi PKB Lili Chadijah Wahid, Senin (15/11).Menurutnya, pertemuan tersebut bisa menjadi bukti kuat adanya dugaan keterlibatan politikus Partai Demokrat meminta jatah saham KRAS. "Secara nalar, kalau ketua partai bertemu Menteri BUMN sebelum IPO perusahaan, pasti ada maksud dan tujuan tertentu," terang Lili.Apalagi, dia mengatakan IPO KRAS memang cukup aneh. Sebab, harga IPO hanya Rp 850 per lembar. Padahal, sehari kemudian, harganya langsung meroket sekitar Rp 1.200-1.300 per lembar. "Negara dirugikan Rp 1,2 triliun," jelas Lili.Anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasih mengaku tidak tahu soal penjatahan tersebut. Namun, ia mendukung adanya investigasi kasus tersebut. "DPR harus bertindak," kata Achsanul. Anas sendiri belum berkomentar atas tuduhan ini. Dia tak menjawab panggilan KONTAN. Begitu juga pesan pendek yang dikirimkan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
