JAKARTA. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar mengatakan, disahkannya Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dalam sidang Paripurna DPR, Jumat (26/9) dini hari, merupakan suatu kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Namun bagaimanapun, ini sudah menjadi keputusan undang-undang dan harus dijalankan. "Tinggal bagaimana yang tidak suka tentang keputusan ini menggugat ke MK. Ini kemunduran bagi demokrasi kita," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini, usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional dan pembekalan anggota legislatif terpilih PKPI, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9/2014). Cak Imin mengatakan, partainya setuju jika Undang-undang tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung.
PKB dukung UU Pilkada digugat ke MK
JAKARTA. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar mengatakan, disahkannya Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dalam sidang Paripurna DPR, Jumat (26/9) dini hari, merupakan suatu kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Namun bagaimanapun, ini sudah menjadi keputusan undang-undang dan harus dijalankan. "Tinggal bagaimana yang tidak suka tentang keputusan ini menggugat ke MK. Ini kemunduran bagi demokrasi kita," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini, usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional dan pembekalan anggota legislatif terpilih PKPI, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9/2014). Cak Imin mengatakan, partainya setuju jika Undang-undang tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung.