JAKARTA. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berhati-hati mengambil keputusan dari gugatan yang diajukan Koalisi masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Menurut Marwan, keputusan pemilu serentak akan merusak tata cara penyelenggaraan pemilu. Ia menjelaskan, saat ini hanya tersisa waktu sekitar dua bulan menuju Pemilihan Umum Legislatif. Ia meragukan kemampuan KPU untuk mengubah tata cara Pemilu 2014 yang awalnya terpisah antara Pileg dan Pilpres menjadi serentak. "Putusan pemilu serentak bisa merusak tata cara dan tahapan pemilu," kata Marwan, saat dihubungi, Kamis (23/1/2014). Atas dasar itu, Marwan meminta MK untuk mempertimbangkan hal tersebut. Ditambah lagi jika syarat mengajukan calon presiden dibatalkan, maka ia menilai akan lahir banyak partai abal-abal yang maju sebagai peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon presidennya. "Efek politiknya luar biasa, makanya hakim MK harus berhati-hati memutuskan gugatan itu," pungkasnya. MK akan menggelar sidang putusan atas uji materi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali pada Kamis (23/1/2013) ini. Uji materi ini diajukan Effendi Gazali sebagai representasi Koalisi masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Adapun pasal yang diujikan adalah Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Menurut jadwal persidangan yang dilansir situs MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id, sidang dengan nomor perkara 14/PUU-XI/2013 ini akan digelar pukul 13.30. (Indra Akuntono)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PKB: MK hati-hati putuskan uji materi UU Pilpres
JAKARTA. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berhati-hati mengambil keputusan dari gugatan yang diajukan Koalisi masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Menurut Marwan, keputusan pemilu serentak akan merusak tata cara penyelenggaraan pemilu. Ia menjelaskan, saat ini hanya tersisa waktu sekitar dua bulan menuju Pemilihan Umum Legislatif. Ia meragukan kemampuan KPU untuk mengubah tata cara Pemilu 2014 yang awalnya terpisah antara Pileg dan Pilpres menjadi serentak. "Putusan pemilu serentak bisa merusak tata cara dan tahapan pemilu," kata Marwan, saat dihubungi, Kamis (23/1/2014). Atas dasar itu, Marwan meminta MK untuk mempertimbangkan hal tersebut. Ditambah lagi jika syarat mengajukan calon presiden dibatalkan, maka ia menilai akan lahir banyak partai abal-abal yang maju sebagai peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon presidennya. "Efek politiknya luar biasa, makanya hakim MK harus berhati-hati memutuskan gugatan itu," pungkasnya. MK akan menggelar sidang putusan atas uji materi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali pada Kamis (23/1/2013) ini. Uji materi ini diajukan Effendi Gazali sebagai representasi Koalisi masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Adapun pasal yang diujikan adalah Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Menurut jadwal persidangan yang dilansir situs MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id, sidang dengan nomor perkara 14/PUU-XI/2013 ini akan digelar pukul 13.30. (Indra Akuntono)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
