JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang berencana memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para pedagang kaki lima (PKL). Kementerian tersebut akan menerbitkan sertifikat hak guna bangunan bagi para PKL. Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan, penerbitan dan pemberian hak guna bangunan bagi para PKL yang menempati tanah negara tersebut rencananya akan diberikan selama lima tahun dan bisa diperpanjang bila pemerintah daerah setempat menginginkannya. "Tujuan kebijakan ini supaya PKL bisa menggunakan sertifikat HGB yang diberikan kepada mereka untuk cari pinjaman dan menambah modal usaha mereka," kata Ferry Rabu (7/10). Meskipun akan memberikan fasilitas sertifikat HGB bagi para PKL, Ferry mengatakan, fasilitas tersebut tidak akan diberikan secara serampangan. Fasilitas itu hanya akan diberikan kepada PKL yang tempat usahanya berada di kawasan penataan PKL
PKL akan diberikan sertifikat HGB
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang berencana memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para pedagang kaki lima (PKL). Kementerian tersebut akan menerbitkan sertifikat hak guna bangunan bagi para PKL. Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan, penerbitan dan pemberian hak guna bangunan bagi para PKL yang menempati tanah negara tersebut rencananya akan diberikan selama lima tahun dan bisa diperpanjang bila pemerintah daerah setempat menginginkannya. "Tujuan kebijakan ini supaya PKL bisa menggunakan sertifikat HGB yang diberikan kepada mereka untuk cari pinjaman dan menambah modal usaha mereka," kata Ferry Rabu (7/10). Meskipun akan memberikan fasilitas sertifikat HGB bagi para PKL, Ferry mengatakan, fasilitas tersebut tidak akan diberikan secara serampangan. Fasilitas itu hanya akan diberikan kepada PKL yang tempat usahanya berada di kawasan penataan PKL