JAKARTA. Pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang, Jakarta, tidak memungkiri adanya pungutan liar yang harus mereka bayarkan setiap bulan. Sejauh pengetahuan mereka, uang tersebut digunakan untuk keamanan dan kebersihan.

Tri (38), salah seorang pedagang, tidak memungkiri bahwa setiap pedagang diwajibkan membayar sejumlah uang setiap bulan. Namun, ia tidak tahu siapakah yang mengelola setoran itu. Besar setoran Rp 300.000 hingga Rp 400.000.

"Enggak tahu yang mengelola siapa, ya para preman itu. Untuk keamananlah. Kalau enggak bayar, digeser-geser, akhirnya enggak punya tempat," ujar Tri saat ditemui Kompas.com, Selasa (16/7/2013).

Pedagang lain, Hermansyah (43), juga membayar uang keamanan saban bulan. Menurut Hermansyah, uang tersebut sebagai uang keamanan dan kebersihan. Pedagang pakaian anak itu tak mempermasalahkan pungutan liar tersebut.

"Bayar, masa enggak bayar. Biasalah ada yang urus-urus. Itu untuk keamanan dan kebersihan, namanya bagi-bagi rezeki," kata dia.

Madi (40), salah seorang pedagang seragam, mengatakan bahwa sudah bukan rahasia umum jika di pasar ramai selalu ada pungutan liar. Sama dengan Tri, ia pun tak tahu-menahu siapa oknum di balik setoran itu.

"Sejak zaman dulu ada. Ke siapanya, ya kita enggak tahu ke siapa. Cuma rutin tiap bulan ada yang narik," kata Madi.

Keberadaan pungutan liar ini dipermasalahkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki mengatakan, lebih baik para PKL membayar retribusi resmi dan sewa tempat di Blok G Tanah Abang daripada membayar setoran bulanan kepada preman. Basuki meminta semua PKL yang berdagang di jalan-jalan sekitar Pasar Tanah Abang berpindah ke dalam pasar agar arus lalu lintas di sekitarnya menjadi lancar. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: