JAKARTA. Partai pimpinan mantan gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso ini menilai jumlah anggaran subsidi yang digelontorkan negara untuk sektor-sektor ekonomi yang dianggap memberikan pengaruh besar bagi kehidupan rakyat Indonesia saat ini sudah cukup besar. Tercatat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 belanja subsidi mencapai Rp 333 triliun atau 18% dari total belanja negara. Termasuk di dalamnya adalah subsidi energi sebesar Rp 282,2 triliun atau 15,3% dari total belanja negara, sehingga sangat membebani anggaran. Tapi sayangnya, alokasi anggaran sebesar itu masih menyisakan banyak persoalan. Khususnya menyangkut penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyebutkan anggaran subsidi yang jumbo itu dominan dinikmati oleh lapisan masyarakat yang tidak semestinya yakni orang kaya. Padahal, alokasi subsidi diperuntukan untuk kalangan miskin atau tidak mampu dengan tujuan menjaga daya beli mereka.Karena itu, kalau PKPI mendapatkan amanat dari rakyat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 ini, mereka berjanji akan fokus membenahi sistem dan penyaluran subsidi tersebut, supaya tepat sasaran. Jimmy E Jambak, Ketua Bidang Ekonomi DPP PKPI mengatakan, ada beberapa kebijakan yang mereka akan ambil agar subsidi bisa tepat sasaran.Pertama, untuk sektor pendidikan, PKPI akan memperbaiki sistem penyaluran subsidi dengan memperjelas kriteria sektor yang akan disubsidi. Upaya ini, akan mereka lakukan dengan cara memperkuat basis data kelompok masyarakat yang mereka anggap berhak menerima subsidi. "Misal untuk siswa penerima, kami akan patok, siswa sampai dengan SMA se- Indonesia akan digratiskan, itu arahnya akan jelas," katanya.Kedua, untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), PKPI akan melakukan pengetatan dengan memperjelas kriteria kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan BBM bersubsidi. Tujuannya agar anggaran subsidi yang telah digelontorkan saat ini tidak bocor kemana- mana. Selain itu, pengetatan juga akan mereka lakukan dengan mengeluarkan aturan hukum yang tegas melarang pemilik atau pengguna kendaraan yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.Rully Soekarta, Wakil Sekretariat Jenderal PKPI menambahkan, penataan sistem dan penyaluran subsidi penting mereka lakukan, agar pemerataan pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat. "Kami ingin kembalikan tujuan bangsa, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945," katanya.Selain fokus ke membenahi sistem, Partai nomor urut ke 15 pada hajatan politik tahun ini juga berjanji akan menambah dana subsidi untuk membenahi sektor pertanian. Jika mereka berhasil memenangi Pemilu 2014 mereka akan meningkatkan besaran subsidi pupuk.Alokasi subsidi pangan di APBN 2014 yakni Rp 18,82 triliun atau lebih rendah dibanding dengan besarnya subsidi pada 2013 sebesar Rp 21,49 triliun.Selain itu, mereka juga janji mempermudah akses petani untuk mendapatkan benih dengan harga murah. PKPI berharap, dengan upaya yang mereka rencanakan ini, Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki ketahanan dan kemandirian yang kuat dalam bidang pangan. Mari kita tunggu janji PKPI.
| Mudah berniat baik, sulit menerapkannyaKeinginan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk membenahi sistem dan penyaluran subsidi memang layak mendapatkan acungan jempol. Karena, memang selama ini sistem dan penyaluran subsidi di Indonesia tidak pernah benar. Rakyat yang seharusnya menerima subsidi malah tidak pernah mendapatkannya. Sebaliknya, golongan masyarakat kaya yang tidak berhak justru bisa menikmatinya secara leluasa.Tapi akan sulit bagi PKPI untuk membenahi sistem dan mekanisme penyaluran subsidi, baik itu bahan bakar minyak (BBM), pendidikan, maupun pertanian. Paling tidak, PKPI akan mendapatkan empat ganjalan untuk menjalankan program ini.Pertama, soal teknis pembenahan sistem dan penyaluran. PKPI harus punya teknis yang solid agar upaya pembenahan distribusi subsidi yang mereka lakukan tersebut.Selain itu, mereka juga harus mempersiapkan perangkat yang benar- benar efektif untuk mendukung program pembenahan subsidi mereka. "Berapa APBN dan investasi yang diperlukan untuk itu. Mereka harus pikirkan juga, jangan sampai ini hanya menjadi lips service," kata pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam.Kedua, kesiapan birokrasi. PKPI juga harus memikirkan kemampuan birokrasi di dalam negeri untuk melaksanakan program-program mereka tersebut. Ketiga, dukungan politik dari parlemen.Keempat, dukungan dari publik. Patut diingat bahwa 75% penikmat subsidi adalah orang yang sebenarnya mampu. PKPI berniat membenahi sistem, mereka pasti akan dihadapkan pada tentangan masyarakat yang besar.David Sumual, ekonom BCA, menambahkan, tantangan lain juga akan datang dari instrumen yang akan digunakan oleh PKPI untuk memperketat mekanisme distribusi subsidi mereka. "Sistem dan pengawasan itu perlu biaya," katanya. |
