JAKARTA. Bersiaplah mendengar kegaduhan baru di ranah politik Indonesia akibat rencana perombakan kabinet (reshuffle). Maklum, desakan reshuffle kembali mencuat seiring keretakan hubungan di tubuh koalisi partai pendukung pemerintah sekarang.Dorongan pergantian menteri kembali mengemuka setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kecewaannya atas sikap membokong sejumlah partai koalisi. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok terang-terangan menyatakan bahwa besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan besar akan terdepak dari koalisi.Konsekuensinya, para menteri dari PKS akan terpental pula dari kabinet sekarang. Sebagai gantinya, SBY merangkul Partai Gerindra. "Partai Golkar masih kami pertahankan di koalisi," ujar Mubarok kepada KONTAN, Minggu (6/3).Bongkar pasang anggota kabinet serta reshuffle menteri memang hak presiden. Namun, pengamat politik Universitas Indonesia Iberamsjah berharap reshuffle kabinet tak sekadar mengganti jatah kursi menteri parpol yang hengkang dari koalisi. Idealnya, reshuffle kabinet berdasarkan penilaian prestasi, bukan atas dasar dagang politik.Bahkan sepantasnya pula tim ekonomi kabinet sekarang dirombak. Iberamsjah mencontohkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, serta Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar masuk daftar menteri yang layak diganti karena kerja mereka jauh dari kata memuaskan.Ekonom Danareksa Research Institut Purbaya Yudhi Sadewa menilai, efektif tidaknya reshuffle kabinet mengangkat kinerja ekonomi, sangat tergantung pada siapa saja yang akan diganti. Yang jelas, ada beberapa titik lemah di pemerintahan sekarang. Misalnya soal kecukupan pangan dan energi.Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto berharap bila ada perombakan di tim ekonomi, penggantinya sebaiknya dari profesional, bukan dari kalangan partai politik. Dus, pemerintah tak tersandera kepentingan politik. nCek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PKS akan terpental, Golkar bisa bertahan
JAKARTA. Bersiaplah mendengar kegaduhan baru di ranah politik Indonesia akibat rencana perombakan kabinet (reshuffle). Maklum, desakan reshuffle kembali mencuat seiring keretakan hubungan di tubuh koalisi partai pendukung pemerintah sekarang.Dorongan pergantian menteri kembali mengemuka setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kecewaannya atas sikap membokong sejumlah partai koalisi. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok terang-terangan menyatakan bahwa besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan besar akan terdepak dari koalisi.Konsekuensinya, para menteri dari PKS akan terpental pula dari kabinet sekarang. Sebagai gantinya, SBY merangkul Partai Gerindra. "Partai Golkar masih kami pertahankan di koalisi," ujar Mubarok kepada KONTAN, Minggu (6/3).Bongkar pasang anggota kabinet serta reshuffle menteri memang hak presiden. Namun, pengamat politik Universitas Indonesia Iberamsjah berharap reshuffle kabinet tak sekadar mengganti jatah kursi menteri parpol yang hengkang dari koalisi. Idealnya, reshuffle kabinet berdasarkan penilaian prestasi, bukan atas dasar dagang politik.Bahkan sepantasnya pula tim ekonomi kabinet sekarang dirombak. Iberamsjah mencontohkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, serta Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar masuk daftar menteri yang layak diganti karena kerja mereka jauh dari kata memuaskan.Ekonom Danareksa Research Institut Purbaya Yudhi Sadewa menilai, efektif tidaknya reshuffle kabinet mengangkat kinerja ekonomi, sangat tergantung pada siapa saja yang akan diganti. Yang jelas, ada beberapa titik lemah di pemerintahan sekarang. Misalnya soal kecukupan pangan dan energi.Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto berharap bila ada perombakan di tim ekonomi, penggantinya sebaiknya dari profesional, bukan dari kalangan partai politik. Dus, pemerintah tak tersandera kepentingan politik. nCek Berita dan Artikel yang lain di Google News
