JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap pada sikap awal, yaitu menolak bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS beralasan, pemberian bantuan tersebut tidak memungkinkan untuk diberikan secara terus-menerus kepada masyarakat miskin dan hampir miskin.Selain itu, bentuk bantuan seperti ini dinilai tidak dapat diberikan dan diterima oleh seluruh warga masyarakat yang seharusnya mendapatkan santunan tersebut. Menurut politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid, hal itu diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat yang telah dilakukan pemerintah dalam penyaluran bantuan langsung tunai sebelumnya."Pengalaman selama ini menyebutkan demikian. Apalagi, sampai hari ini, pendataan terhadap orang-orang yang mendapat santunan juga tidak jelas. Maka kekhawatiran akan terjadi tragedi seperti sebelumnya itu amat terbuka lebar," tutur Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (28/3).Meski begitu, Hidayat menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan menguntungkan lima pasang calon gubernur-wakil gubernur lain dan memberatkan incumbent, Fauzi Bowo. Pasalnya, jika rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jadi ditetapkan pemerintah pada awal April mendatang, maka Gubernur saat ini harus menanggung kenaikan harga BBM tersebut."Pilkada baru akan digelar Juli 2012. Sementara kenaikan harga BBM kalau ditetapkan pemerintah mungkin di awal April. Artinya April, Mei, Juni, masih Foke (sebagai Gubernur DKI). Beliau yang harus menanggung kenaikan harga BBM," imbuh Hidayat.Anggota Majelis Syuro PKS ini menambahkan bahwa masih terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, terkait dengan penanganan langkah untuk mengatasi kenaikan harga BBM. "Kalau saya sebagai gubernur, terlalu banyak yang bisa dilakukan. Tunggu saja kalau saya jadi gubernur," pungkasnya.Sebagai penyegar ingatan, Hidayat diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017 bersama Didik JR. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PKS: Belajar dari pengalaman, BLSM tak ampuh
JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap pada sikap awal, yaitu menolak bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS beralasan, pemberian bantuan tersebut tidak memungkinkan untuk diberikan secara terus-menerus kepada masyarakat miskin dan hampir miskin.Selain itu, bentuk bantuan seperti ini dinilai tidak dapat diberikan dan diterima oleh seluruh warga masyarakat yang seharusnya mendapatkan santunan tersebut. Menurut politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid, hal itu diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat yang telah dilakukan pemerintah dalam penyaluran bantuan langsung tunai sebelumnya."Pengalaman selama ini menyebutkan demikian. Apalagi, sampai hari ini, pendataan terhadap orang-orang yang mendapat santunan juga tidak jelas. Maka kekhawatiran akan terjadi tragedi seperti sebelumnya itu amat terbuka lebar," tutur Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (28/3).Meski begitu, Hidayat menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan menguntungkan lima pasang calon gubernur-wakil gubernur lain dan memberatkan incumbent, Fauzi Bowo. Pasalnya, jika rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jadi ditetapkan pemerintah pada awal April mendatang, maka Gubernur saat ini harus menanggung kenaikan harga BBM tersebut."Pilkada baru akan digelar Juli 2012. Sementara kenaikan harga BBM kalau ditetapkan pemerintah mungkin di awal April. Artinya April, Mei, Juni, masih Foke (sebagai Gubernur DKI). Beliau yang harus menanggung kenaikan harga BBM," imbuh Hidayat.Anggota Majelis Syuro PKS ini menambahkan bahwa masih terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, terkait dengan penanganan langkah untuk mengatasi kenaikan harga BBM. "Kalau saya sebagai gubernur, terlalu banyak yang bisa dilakukan. Tunggu saja kalau saya jadi gubernur," pungkasnya.Sebagai penyegar ingatan, Hidayat diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017 bersama Didik JR. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News