JAKARTA. Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, tidak takut dengan pemberitaan jika kader PKS di kabinet Indonesia Bersatu II harus kena reshuffle. Bukan hanya itu, Ketua Komisi I itu pun yakin Partai Demokrat tidak memiliki kader untuk mengganti posisi menteri yang akan di reshuffle. “Emang Demokrat punya kader pengganti,” ujar Mahfudz di Gedung DPR Nusantara III, Senin (28/2).

Menurut Mahfudz, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono malah justru harus mengevaluasi Demokrat. Mahfudz pun menegaskan PKS akan berlaku santai dan mempersilakan Demokrat jika mau evaluasi Golkar atau PKS. “Kami minta SBY evaluasi Demokrat. Bagaimana cara mengelola koalisi di parlemen, kok ribut terus. Kalau reshuffle memang ada jaminan enggak akan ribut lagi,” imbuhnya,

Baginya, Demokrat memosisikan dirinya di atas, padahal seharusnya koalisi itu sejajar. Mahfudz menganggap ucapan Demokrat yang menyatakan akan mengevaluasi partai koalisi seperti supervisor. “Saya yakin pasti akan tetap sama selama menggodok koalisi seperti ini, mereka memosisikan diri di atas, seperti atasan kepada bawahan. Kan sudah ditegaskan koalisi itu equal,” tutupnya.

Hal serupa pun datang dari Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo yang menilai desakan sejumlah petinggi Demokrat agar Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melakukan tindakan tegas kepada Golkar dan PKS bermotif kekuasaan. Bukan hanya itu Bambang menduga ada sejumlah elit di dalam fungsionaris Demokrat yang ingin merebut kursi menteri yang tengah dipegang dua partai koalisi (PKS dan Demokrat). “Saya curiga elit Demokrat sedang mengincar kursi menteri karena tidak yakin Demokrat akan menang pemilu di 2014," ujar Bambang.

Menurut Bambang, Demokrat itu sebagai anak kecil yang baru menang sekali dalam perlombaan dan ingin menampakkan arogansinya. “Lihat saja bagaimana cara mereka berusaha mengusir Golkar dan PKS,” imbuhnya.

Di sisi Demokrat, Wasekjen Partai Demokrat melihat anggota koalisi yang sudah tidak sejalan dengan koalisi diharapkan keluar dari barisan. “Sikap kita sudah jelas baik fraksi atau partai. Kita harap mereka secara sadar karena sudah tidak sejalan lagi. Secara sadar dan kesatria keluar dari barisan koalisi,” ujar Saan Mustopha.

Anggota komisi III itu pun menegaskan kalau ada partai belum juga mau keluar barisan maka akan diadakan evaluasi. “Jika sikap kesatria tidak ada, kita akan minta agar berdasarkan evaluasi ada yang dikeluarkan dari kok," tutup Saan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.