KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto menilai, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak akan menyelesaikan masalah utama tata niaga BBM bersubsidi. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah solusi tambal sulam yang hanya memberatkan masyarakat kecil.
"Dengan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, seolah pemerintah membiarkan problem akut ketidaktepat sasaran penggunaan BBM bersubsidi. Artinya, pengguna mobil mewah tetap saja dapat menikmati BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite," terang Mulyanto, Selasa (6/9).
Baca Juga: Harga BBM Naik, Pemerintah Usul Tambah Kuota Pertalite Jadi 29 Kilo Liter Mulyanto menambahkan, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada dasarnya tidak punya efek terhadap pengendalian volume BBM. Bahkan dengan kembali naiknya harga BBM jenis Pertamax, maka diperkirakan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite akan bertambah. "Yang terbayang justru adalah efek sampingnya, berupa kenaikan harga transportasi, harga barang-barang dan lonjakan tingkat inflasi, terutama di sektor makanan yang berujung pada peningkatan jumlah masyarakat miskin," kata Mulyanto. Mulyanto mengaku tanda-tanda ke arah itu mulai terlihat dari tuntutan yang disampaikan berbagai komponen masyarakat dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi di atas. PKS sendiri, kata Mulyanto, terus memonitor aspirasi masyarkat yang berkembang untuk mengkonsolidasikan diri bagi langkah-langkah politik ke depan. "Kita terus berkomunikasi dengan berbagai komponen masyarakat dan bangsa untuk merumuskan langkah-langkah politik yang tepat," tegasnya. Partai Demokrat juga menyayangkan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Partai ini menilai pemerintah masih belum optimal untuk melakukan upaya penghematan BBM. “Tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan," tegas Jurubicara DPP Partai Demokat, Herzaky Mahendra Putra dalam keteranganya, Selasa (6/9). Lebih dari itu kata Herzaky, kenaikan harga BBM tersebut berdampak pada kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok. Sehingga dapat membuat kehidupan masyarakat jauh lebih sulit. Untuk itu, pihaknya menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Selain itu, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini juga menyesalkan sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat minyak dunia sedang turun. Padahal, pemerintah selalu menggambar-gemborkan bahwa harga minyak disesuaikan ke mekanisme pasar. “Ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang ke mana?” tegas Herzaky. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu pekan lalu (3/9).
Harga BBM jenis pertalite yang awalnya Rp 7.650 per liter kini menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian, untuk harga BBM jenis Solar subsidi yang awalnya Rp 5.150 kini menjadi Rp 6.800 per liter. Tak hanya BBM bersubsidi BBM nonsubsidi juga mengalami penyesuaian harga. Pertamax nonsubsidi awalnya Rp 12.500 per liter kini menjadi Rp 14.500 per liter.
Baca Juga: Harga BBM Di Indonesia Termahal Urutan 50, Malaysia Paling Murah Di ASEAN Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat