JAKARTA. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kemal mendesak reformasi parlemen secara menyeluruh. Dia malu dengan sejumlah proyek rumah tangga DPR yang mencoreng wajah DPR. Sementara, produk legislasi yang dihasilkan DPR belum memberikan dampak signifikan. Karena itu, Mustafa mengaku telah menyurati pimpinan DPR untuk mengkaji ulang keberadaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). "Kami juga dari dulu pun minta Sekretariat Jenderal berada di bawah DPR, jangan di bawah eksekutif," katanya, Jumat (20/1).Sejumlah proyek di DPR mengundang kritik lantaran dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Diantaranya proyek renovasi ruang Badan Anggaran senilai Rp 20 miliar, renovasi toilet sebesar Rp 2 miliar dan pengadaan kalender dan pewangi ruangan. Atas berbagai kritikan itu, Mustafa berharap sejumlah alat kelengkapan DPR tidak saling menyalahkan. DIa berharap, alat kelengkapan DPR itu berkonsolidasi. "Semua pihak ada tanggungjawabnya bukan saling menyalahkan. Perdebatan soal renovasi ruangan, toilet hingga pengadaan pengharum ruangan terlalu menguras energi," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PKS desak kaji ulang keberadaan BURT
JAKARTA. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kemal mendesak reformasi parlemen secara menyeluruh. Dia malu dengan sejumlah proyek rumah tangga DPR yang mencoreng wajah DPR. Sementara, produk legislasi yang dihasilkan DPR belum memberikan dampak signifikan. Karena itu, Mustafa mengaku telah menyurati pimpinan DPR untuk mengkaji ulang keberadaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). "Kami juga dari dulu pun minta Sekretariat Jenderal berada di bawah DPR, jangan di bawah eksekutif," katanya, Jumat (20/1).Sejumlah proyek di DPR mengundang kritik lantaran dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Diantaranya proyek renovasi ruang Badan Anggaran senilai Rp 20 miliar, renovasi toilet sebesar Rp 2 miliar dan pengadaan kalender dan pewangi ruangan. Atas berbagai kritikan itu, Mustafa berharap sejumlah alat kelengkapan DPR tidak saling menyalahkan. DIa berharap, alat kelengkapan DPR itu berkonsolidasi. "Semua pihak ada tanggungjawabnya bukan saling menyalahkan. Perdebatan soal renovasi ruangan, toilet hingga pengadaan pengharum ruangan terlalu menguras energi," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
