JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera dinilai mengulur-ulur waktu untuk menandatangani kontrak baru partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Padahal PKS masih berkomitmen untuk bergabung dengan koalisi.

"Nampaknya memang akan kembali juga (ke koalisi), tapi PKS sepertinya berulur-ulur waktu,"ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok kepada KONTAN, Senin (18/4).

Meski demikian Mubarok yakin PKS akan menandatangani kontrak baru tersebut."Mungkin dalam waktu dekat," ujarnya. Dia heran dengan sikap PKS tersebut, pasalnya kontrak baru tersebut hanya berisi penegasan kepada anggota koalisi untuk mengawal pemerintahan SBY-Boediono baik di eksekutif maupun parlemen. "Kontrak baru itu tidak memberangus kreativitas partai anggota koalisi," ujarnya.

GoTo Berhasil Cetak Laba di Q3-2025, Kinerja 9 Bulan Meningkat

Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal mengatakan tidak bermaksud untuk mengulur-ulur waktu."Kita hanya memberikan catatan-catatan dan beberapa usulan," ujarnya.

Menurutnya, majelis syuro sudah membahas secara internal kontrak baru tersebut. Hanya saja dia enggan untuk mengungkapkan hasil pembahasan tersebut. "Nanti akan kita sampaikan secara langsung ke Pak SBY," ujarnya.

Setelah itu, dia bilang akan dibahas di internal koalisi. "Baru kita akan umumkan secara bersama dengan anggota koalisi lainnya," ujarnya. Tetapi dia enggan menyampaikan kapan itu dilakukan. "Waktu itu hal teknis, hal-hal teknis administratif itu tidak perlu diperhitungkan, biarkan mengalir," ujarnya.

Tapi yang jelas dia bilang PKS meminta agar kontrak baru koalisi tersebut tidak melanggar konstitusi yaitu UUD 1945. Tapi Mustafa tidak menjawab lebih rinci, "Pokoknya, kontrak itu berada dalam kerangka UUD 1945,"ujarnya.

Dia bilang sebenarnya kontrak koalisi yang lama pun sudah berjalan dengan baik."Karena diminta untuk diubah ya kita sampaikan usulan," ujarnya.

Mustafa memastikan PKS tidak keluar dari koalisi."Sejak awal kita tidak pernah berpikir untuk keluar dari koalisi, yang mengatakan itu kan bukan PKS dan juga bukan Presiden SBY," ujarnya.

Menurut Pengamat Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah sikap penundaan kontrak koalisi PKS merupakan bentuk kepura-puraan. Dia bilang, sebenarnya sikap PKS itu sudah bisa terbaca dan tidak mungkin keluar dari koalisi. "Itu kepura-puraan saja, jual mahal, pasti akan tanda tangan. Mereka juga haus kekuasaan juga," ujarnya kepada KONTAN (18/4).

Mestinya dia bilang, kalau sejak awal PKS memiliki komitmen, seharusnya sejak banyaknya sindiran dari partai lain maka PKS harus keluar. Karena, setiap partai harus memiliki martabat. meskipun nantinya PKS tetap masuk ke dalam koalisi, maka tidak akan terjadi perubahan yang berarti. "Kita sudah kaji itu, enggak akan ada perubahan. Semua partai itu kebanyakan tidak ada yang berpihak pada kepentingan rakyat, cuma kepentingan golongan saja," tambahnya. Menurut Ibra sejak awal dirinya yakin PKS tidak akan keluar dari koalisi. "Mereka pasti enggak mau kalau empat menterinya keluar dari jabatan," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News