JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar kasus percaloan di PT Freeport yang melibatkan petinggi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibuka selebar-lebarnya. PKS juga mempersilahkan kementerian ESDM yang akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angota Komisi VI fraksi PKS Refrizal mengatakan, meski mendukung dibukannya kasus ini ke jalur hukum yang ada, namun diharapkan hal ini tidak akan mempengaruhi substansi yang ada. "Jangan terpancing soal politik saja, substansi untuk kepentingan bangsa dan negara jangan dilupakan," kata Refrizal, Jumat (20/11). Refrizal bilang, salah satu isu yang harus terus dipantau dari keberadaan Freeport adalah tentang eveluasi kontrak karya. Jangan sampai, dengan bergulirnya kasus dugaan percaloan ini, rencana percepatan renegosiasi kontrak karya yang seharusnya dilakukan pada tahun 2019 atau dua tahun sebelum habisnya masa kontrak karya pada tahun 2021.
PKS dorong kasus calo Freeport ke ranah hukum
JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar kasus percaloan di PT Freeport yang melibatkan petinggi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibuka selebar-lebarnya. PKS juga mempersilahkan kementerian ESDM yang akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angota Komisi VI fraksi PKS Refrizal mengatakan, meski mendukung dibukannya kasus ini ke jalur hukum yang ada, namun diharapkan hal ini tidak akan mempengaruhi substansi yang ada. "Jangan terpancing soal politik saja, substansi untuk kepentingan bangsa dan negara jangan dilupakan," kata Refrizal, Jumat (20/11). Refrizal bilang, salah satu isu yang harus terus dipantau dari keberadaan Freeport adalah tentang eveluasi kontrak karya. Jangan sampai, dengan bergulirnya kasus dugaan percaloan ini, rencana percepatan renegosiasi kontrak karya yang seharusnya dilakukan pada tahun 2019 atau dua tahun sebelum habisnya masa kontrak karya pada tahun 2021.
