KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengkritisi rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM baik Pertalite atau solar. Apalagi setelah sebelumnya Pertalite dinyatakan pemerintah sebagai barang subsidi.

Anis meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan BBM bersubsidi yang diprioritaskan untuk kalangan tertentu saja seperti angkutan umum atau motor roda dua berkapasitas silinder rendah. 

Menurut Anis, pemerintah bisa mengurangi budget anggaran lain hingga menghentikan beberapa program yang kurang berdampak secara ekonomi untuk mengatasi beban subsidi BBM.

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

Baca Juga: Komisi VII DPR Akan Menggelar Rapat dengan Pertamina Bahas Persoalan BBM Subsidi

"Pemerintah jangan mencari jalan pintas dalam menghadapi tingginya harga energi, padahal subsidi adalah salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat banyak," kata Anis ketika dikonfirmasi, Kamis (25/8).

Anis menyebut rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut juga memberikan efek yang besar bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM. Juga terhadap usaha kecil informal yang seringkali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial pemerintah.

Sebab, selama ini, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahannya.

“Efek domino kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin kolaps, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat," ucap Anis.

Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tersebut akan berimbas kepada kenaikan harga-harga barang, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Padahal, mulai normalnya kehidupan masyarakat sesudah aktivitas ekonomi membaik.    

Efek selanjutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi dikhawatirkan akan menghantam kembali daya beli dan konsumsi masyarakat. 

Baca Juga: Menakar Kekuatan APBN Jika Dana Subsidi Bertambah Hingga Rp 700 Triliun

Hal ini tentunya berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Bahkan pertumbuhan ekonomi diyakini akan kembali melambat hingga naiknya kembali angka kemiskinan.

Anis mengingatkan, inflasi global sudah berdampak pada Indonesia. Inflasi tahunan sudah hampir menembus 5% dan inflasi pangan telah mencapai angka 10,32%.

"Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari ke depan, maka bisa dipastikan angka inflasi akan kembali naik yang efeknya sangat memberatkan bagi rakyat," pungkas Anis.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News