KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati postur sementara belanja pemerintah pusat untuk APBN 2020 yaitu sebesar Rp 1.683,48 triliun. Kendati demikian, anggota DPR dari fraksi PKS mengkritik terhadap pertumbuhan belanja pemerintah pusat yang dinilai cukup tinggi di 2020.

Anggaran belanja pemerintah pusat tersebut tumbuh 10,2% dari proyeksi (outlook) realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2019 sebesar Rp 1.527,2 triliun. 

Kenaikan belanja pemerintah pusat didorong oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp 909,62 triliun. Sementara, belanja non-K/L sebesar Rp 773,86 triliun di tahun depan. 

Anggota Banggar Fraksi PKS Andi Akmal mengatakan, belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan belanja transfer ke daerah. "Ini berbeda dengan dulu 2016 kenaikan TKD lebih tinggi dari belanja pempus,” ujar Andi. 

Dalam RAPBN 2020, belanja TKDD dianggarkan Rp 786,8 triliun atau tumbuh 5,4% dari outlook realisasi 2019. Pertumbuhan anggaran TKDD melambat dari sebelumnya 7,5% pada 2019. 

Andi berharap, pertumbuhan belanja pemerintah pusat yang tinggi juga dapat terdistribusi ke daerah. “Sehingga dipastikan masyarakat daerah mendapat perhatian dari aspek keadilan dan pemerataan,” pungkasnya. 

Menanggapi itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, alokasi belanja TKDD terus meningkat dari tahun ke tahun secara nominal. 

Selain itu, peningkatan belanja pemerintah pusat sejatinya juga dialokasikan sebagian untuk pembangunan di daerah. “Antara lain pembangunan di wilayah-wilayah daerah yang membutuhkan,” tandasnya. 

Selain itu, belanja untuk daerah juga dalam bentuk anggaran pendidikan sebesar Rp 306,9 triliun maupun anggaran kesehatan sebesar Rp 34,9 triliun yang disalurkan melalui TKDD di tahun 2020 nanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli