JAKARTA. Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014, partai politik membuat berbagai kebijakan untuk bisa mendulang suara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah satunya.PKS menyatakan tidak akan memilih calon legislatif (caleg) dari keluarga pejabat. Tujuannya untuk meminimalisir praktik nepotisme antara pemerintah dengan DPR.Anggota Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, kebijakan tersebut sudah diputuskan oleh Majelis Syuro PKS. "Majelis Syuro PKS sudah memutuskan, tidak memperbolehkan pencalegan istri atau suami dari pejabat publik," ungkapnya, Senin (7/1).Menurut Hidayat, PKS ingin menjadikan Pemilu sebagai bagian dari agenda melaksanakan amanat reformasi. Salah satu diantara amanat tersebut adalah dengan memberantas praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di birokrasi. "Kami ingin demokrasi pascareformasi berjalan egaliter," ujar Hidayat.PKS juga memperhatikan rekam jejak dan kualitas seseorang sebelum ditetapkan sebagai caleg. Menurut Hidayat, rekam jejak ini untuk memastikan caleg terpilih bisa benar-benar mengemban amanat rakyat.Menurutnya, PKS tidak akan memberi ruang kepada mereka yang terbukti memiliki masalah secara hukum maupun masalah moral. Hidayat berharap, langkah dilakukan PKS ini semakin dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. "PKS mengedepankan bab moral dalam penetapan caleg," tandas Hidayat.Lainnya halnya dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sekretaris fraksi Hanura Saleh Husin memastikan akan membuka peluang bagi siapa aja untuk maju sebagai caleg.Menurutnya, Hanura tidak akan melarang hak politik warga negara untuk menuangkan aspirasi politiknya termasuk para anggota keluarga pejabat publik maju sebagai caleg pada Pemilu 2014 nanti. "Kami membuka pendaftaran caleg secara lebar," ujarnya.Menurut Saleh, larangan keluarga pejabat publik maju sebagai caleg tidak berkorelasi dengan perolehan suara. Hal ini lantaran Hanura menilai, perolehan suara ditentukan oleh rekam jejak dan kualitas yang dimiliki seorang caleg.Saleh juga menambahkan, partainya mengedepankan orang-orang yang memiliki kualitas dan elektabilitas tinggi untuk diusung sebagai caleg. Nantinya, caleg-caleg tersebut akan disebar ke daerah-derah pemilihan yang potensi penerimaan publiknya besar.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PKS larang keluarga pejabat menjadi caleg
JAKARTA. Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014, partai politik membuat berbagai kebijakan untuk bisa mendulang suara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah satunya.PKS menyatakan tidak akan memilih calon legislatif (caleg) dari keluarga pejabat. Tujuannya untuk meminimalisir praktik nepotisme antara pemerintah dengan DPR.Anggota Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, kebijakan tersebut sudah diputuskan oleh Majelis Syuro PKS. "Majelis Syuro PKS sudah memutuskan, tidak memperbolehkan pencalegan istri atau suami dari pejabat publik," ungkapnya, Senin (7/1).Menurut Hidayat, PKS ingin menjadikan Pemilu sebagai bagian dari agenda melaksanakan amanat reformasi. Salah satu diantara amanat tersebut adalah dengan memberantas praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di birokrasi. "Kami ingin demokrasi pascareformasi berjalan egaliter," ujar Hidayat.PKS juga memperhatikan rekam jejak dan kualitas seseorang sebelum ditetapkan sebagai caleg. Menurut Hidayat, rekam jejak ini untuk memastikan caleg terpilih bisa benar-benar mengemban amanat rakyat.Menurutnya, PKS tidak akan memberi ruang kepada mereka yang terbukti memiliki masalah secara hukum maupun masalah moral. Hidayat berharap, langkah dilakukan PKS ini semakin dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. "PKS mengedepankan bab moral dalam penetapan caleg," tandas Hidayat.Lainnya halnya dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sekretaris fraksi Hanura Saleh Husin memastikan akan membuka peluang bagi siapa aja untuk maju sebagai caleg.Menurutnya, Hanura tidak akan melarang hak politik warga negara untuk menuangkan aspirasi politiknya termasuk para anggota keluarga pejabat publik maju sebagai caleg pada Pemilu 2014 nanti. "Kami membuka pendaftaran caleg secara lebar," ujarnya.Menurut Saleh, larangan keluarga pejabat publik maju sebagai caleg tidak berkorelasi dengan perolehan suara. Hal ini lantaran Hanura menilai, perolehan suara ditentukan oleh rekam jejak dan kualitas yang dimiliki seorang caleg.Saleh juga menambahkan, partainya mengedepankan orang-orang yang memiliki kualitas dan elektabilitas tinggi untuk diusung sebagai caleg. Nantinya, caleg-caleg tersebut akan disebar ke daerah-derah pemilihan yang potensi penerimaan publiknya besar.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
