JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai Fraksi PDI Perjuangan belum memiliki sikap yang tegas terkait hasil hak angket. Sebab, PKS menganggap belum ada pernyataan tegas dari petinggi PDI-P yang menyatakan mereka menolak digulirkannya hak menyatakan pendapat (HMP). Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin mengatakan, kalaupun PDI-P menolak pemakzulan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, belum tentu mereka juga menolak digulirkannya HMP. Oleh karena itu, PKS akan mencoba mengklarifikasi hal tersebut ke PDI-P. "Ada pernyataan PDI-P tidak mau HMP. Perlu diklarifikasi lagi, mereka tidak setuju HMP atau tidak setuju pemakzulan. Karena beda, lho. Jadi PDI-P tidak setuju HMP atau tidak setuju pemakzulan sih? Atau tidak setuju dua-duanya," ujar Selamat kepada Kompas.com, Rabu (15/4).
PKS minta PDI-P tegas terhadap HMP Ahok
JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai Fraksi PDI Perjuangan belum memiliki sikap yang tegas terkait hasil hak angket. Sebab, PKS menganggap belum ada pernyataan tegas dari petinggi PDI-P yang menyatakan mereka menolak digulirkannya hak menyatakan pendapat (HMP). Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin mengatakan, kalaupun PDI-P menolak pemakzulan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, belum tentu mereka juga menolak digulirkannya HMP. Oleh karena itu, PKS akan mencoba mengklarifikasi hal tersebut ke PDI-P. "Ada pernyataan PDI-P tidak mau HMP. Perlu diklarifikasi lagi, mereka tidak setuju HMP atau tidak setuju pemakzulan. Karena beda, lho. Jadi PDI-P tidak setuju HMP atau tidak setuju pemakzulan sih? Atau tidak setuju dua-duanya," ujar Selamat kepada Kompas.com, Rabu (15/4).