JAKARTA. Presiden DPP PKS Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan tolak ukur untuk menilai kinerja menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hanya layak diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia secara pribadi mengingatkan sebaiknya langkah mereshuffle menteri dilakukan berdasarkan kepuasan publik alias public satisfaction. Anggota Komisi I itu pun menjelaskan, jika reshuffle itu based on public satisfaction maka akan mendongkrak citra Pak SBY. Sebaliknya, Presiden merujuk pada dorongan politik alias political assignment maka bisa menimbulkan tafsiran-tafsiran politik dan akan semakin memanaskan dinamika politik yang ada. “Secara signifikan akan mengganggu jalannya pemerintahan yang seharusnya kondusif untuk menumbuhkan dan meningkatkan kerja ekonomi,” jelas Luthfi saat konferensi pers, di Gedung DPR Nusantara I, Rabu (9/3). Di sisi lain, Luthfi juga menguraikan perihal kesepakatan atau kontrak baru untuk koalisi. Baginya hal itu tidak perlu lantaran PKS menilai kontrak koalisi yang ada selama ini sudah baik. Ia akui jika hingga saat ini PKS memang belum menerima draft atau informasi resmi tentang kontrak baru itu. “Sejauh ini apa yang sudah termuat dalam perjanjian yang lama itu sudah bagus. PKS pun merasa sudah menjalankannya dengan baik,” imbuhnya.
PKS: Reshuffle sebaiknya ada tolok ukurnya
JAKARTA. Presiden DPP PKS Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan tolak ukur untuk menilai kinerja menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hanya layak diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia secara pribadi mengingatkan sebaiknya langkah mereshuffle menteri dilakukan berdasarkan kepuasan publik alias public satisfaction. Anggota Komisi I itu pun menjelaskan, jika reshuffle itu based on public satisfaction maka akan mendongkrak citra Pak SBY. Sebaliknya, Presiden merujuk pada dorongan politik alias political assignment maka bisa menimbulkan tafsiran-tafsiran politik dan akan semakin memanaskan dinamika politik yang ada. “Secara signifikan akan mengganggu jalannya pemerintahan yang seharusnya kondusif untuk menumbuhkan dan meningkatkan kerja ekonomi,” jelas Luthfi saat konferensi pers, di Gedung DPR Nusantara I, Rabu (9/3). Di sisi lain, Luthfi juga menguraikan perihal kesepakatan atau kontrak baru untuk koalisi. Baginya hal itu tidak perlu lantaran PKS menilai kontrak koalisi yang ada selama ini sudah baik. Ia akui jika hingga saat ini PKS memang belum menerima draft atau informasi resmi tentang kontrak baru itu. “Sejauh ini apa yang sudah termuat dalam perjanjian yang lama itu sudah bagus. PKS pun merasa sudah menjalankannya dengan baik,” imbuhnya.
