JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera mengumumkan sikap terkait dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski begitu, sepertinya keputusan sikap resmi PKS tidak akan jauh, dari kata menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Keterangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta di gedung DPR, Jumat (16/3). Anis menyebut bahwa sikap resmi PKS yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini, akan memberikan penjelasan secara lebih rinci dan menyeluruh atas kajian terhadap permintaan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Sikap resmi kami tidak akan jauh dari sikap yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kami akan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai pertimbangan dan pilihan kami," tutur Anis. Penolakan atas permintaan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, menurut Anis karena secara fiskal, kondisi keuangan Indonesia masih manageable tanpa harus dilakukan kenaikan harga BBM. Karena itu, Anis menyebut bahwa kebijakan ini lebih bersifat politis ketimbang pertimbangan kondisi keuangan. "Pertimbangannya lebih politis ketimbang pertimbangan fiskal. Kalau pertimbangan fiskal murni, sebetulnya keuangan Indonesia masih manageable. Masih bisa ditangani tanpa harus ada kenaikan," imbuhnya. Selain itu, menurut Anis, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, tujuannya adalah ingin memindahkan subsidi BBM dan mengalokasikannya kepada subsidi lainnya seperti infrastruktur. Langkah ini, tutur Anis, tidak akan berdampak signifikan terhadap proses pembangunan Indonesia. Karena itu, ia menilai bahwa kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menjadikan beban hidup rakyat Indonesia semakin berat. Karena itu, sebagai partai koalisi yang tergabung dalam Sekretaris Gabungan (Setgab), PKS akan memberikan pandangan yang komprehensif mengenai pertimbangan ini. "Presiden SBY meminta masing-masing partai untuk memberikan pandangan yang official untuk pertimbangan ini, sehingga nanti bisa dibahas di dewan. Dan sikap ini yang akan kami bahas dan tentukan dalam beberapa hari ke depan," pungkasnya.
PKS segera umumkan sikap resmi soal BBM
JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera mengumumkan sikap terkait dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski begitu, sepertinya keputusan sikap resmi PKS tidak akan jauh, dari kata menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Keterangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta di gedung DPR, Jumat (16/3). Anis menyebut bahwa sikap resmi PKS yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini, akan memberikan penjelasan secara lebih rinci dan menyeluruh atas kajian terhadap permintaan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Sikap resmi kami tidak akan jauh dari sikap yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kami akan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai pertimbangan dan pilihan kami," tutur Anis. Penolakan atas permintaan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, menurut Anis karena secara fiskal, kondisi keuangan Indonesia masih manageable tanpa harus dilakukan kenaikan harga BBM. Karena itu, Anis menyebut bahwa kebijakan ini lebih bersifat politis ketimbang pertimbangan kondisi keuangan. "Pertimbangannya lebih politis ketimbang pertimbangan fiskal. Kalau pertimbangan fiskal murni, sebetulnya keuangan Indonesia masih manageable. Masih bisa ditangani tanpa harus ada kenaikan," imbuhnya. Selain itu, menurut Anis, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, tujuannya adalah ingin memindahkan subsidi BBM dan mengalokasikannya kepada subsidi lainnya seperti infrastruktur. Langkah ini, tutur Anis, tidak akan berdampak signifikan terhadap proses pembangunan Indonesia. Karena itu, ia menilai bahwa kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menjadikan beban hidup rakyat Indonesia semakin berat. Karena itu, sebagai partai koalisi yang tergabung dalam Sekretaris Gabungan (Setgab), PKS akan memberikan pandangan yang komprehensif mengenai pertimbangan ini. "Presiden SBY meminta masing-masing partai untuk memberikan pandangan yang official untuk pertimbangan ini, sehingga nanti bisa dibahas di dewan. Dan sikap ini yang akan kami bahas dan tentukan dalam beberapa hari ke depan," pungkasnya.
