JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding ada partai politik lain yang ingin mendepaknya keluar dari partai koalisi pemerintah. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddik menduga, partai tersebut membisiki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya mengurangi jatah menteri agar PKS keluar dari koalisi.Mahfudz menuding manuver politik itu dilakukan sebelum hasil perombakan kabinet. "Kemudian diarahkan pengurangan menteri sebagai hukuman," katanya, Kamis (20/10).Cuma, Mahfudz tak mengungkapkan siapa partai ersebut. Yang jelas, dia mengatakan, manuver partai itu untuk memasukkan kader partai tersebut ke dalam kabinet.

Asal tahu saja, jatah menteri bagi PKS berkurang satu. Dari semula empat orang kini menjadi tiga. Anggota Majelis Syuro PKS Suharna Surapranata yang semula menjabat sebagai menteri riset dan teknologi dicopot dan diganti dengan Gusti Muhammad Hatta.

Hingga saat ini, PKS belum menentukan sikap atas pengurangan jatah menteri. Sikap PKS akan ditentukan dalam Majelis Syuro yang akan datang.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Saat ini dikalangan PKS sendiri terdapat dua sikap. Menurut Mahfudz bilang, ada pandangan yang ingin tetap bertahan di partai koalisi dan ada pula yang mendesak supaya keluar. "Semua pandangan di ujung kanan dan kiri inilah yang dicarikan titik temu yang terbaik dalam Majelis Syuro supaya tidak terjadi konflik internal," katanya.

Partai Demokrat selaku pendukung pemerintahan SBY meminta PKS sebaiknya meninjau ulang aksi koalisinya selama ini. Sebab, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah menilai PKS seringkali bertingkah sebagai kubu opisisi kendati mengaku sebagai partai koalisi. "Pilihannya kan sederhana saja. Berada di koalisi atau tidak," tandas Jafar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News