JAKARTA - Baru-baru ini pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV tentang e-commerce. Dalam paket kebijakan ini, pemerintah akan mempermudah dan memperluas akses pendanaan e-commerce. Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, dari enam skema pembiayaan, pihaknya akan membangun platform crowdfunding. Crowdfunding adalah pendanaan alternatif yang dananya dihimpun dari kelompok atau komunitas tertentu atau masyarakat luas. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan peneliti dari Universitas Indonesia (UI), untuk membangun platform crowdfunding milik pemerintah yang berbasis elektronik. "Tujuan pendirian platform tersebut adalah untuk meminimalisasi bunga yang akan muncul apabila sebuah platform crowdfunding dimiliki oleh swasta," katanya, Kamis (24/11). Anggarannya sudah disiapkan sehingga ditargetkan pada 2017 platform crowdfunding dapat selesai dibangun. Konsep kebijakannya segera dibahas melalui fokus group diskusi dan akan dibicarakan dalam waktu dekat dengan stakeholder yakni OJK, BI, Kemenkominfo. Braman menyatakan pemerintah dalam platform crowdfunding ini hanya sebatas memfasilitasi serta mempertemukan investor dengan user yang nanti akan melakukan transaksi bisnis. Pemerintah sebagai pemilik platform tidak akan mengambil keuntungan disini.
Platform crowdfunding e-commerce segera dibangun
JAKARTA - Baru-baru ini pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV tentang e-commerce. Dalam paket kebijakan ini, pemerintah akan mempermudah dan memperluas akses pendanaan e-commerce. Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, dari enam skema pembiayaan, pihaknya akan membangun platform crowdfunding. Crowdfunding adalah pendanaan alternatif yang dananya dihimpun dari kelompok atau komunitas tertentu atau masyarakat luas. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan peneliti dari Universitas Indonesia (UI), untuk membangun platform crowdfunding milik pemerintah yang berbasis elektronik. "Tujuan pendirian platform tersebut adalah untuk meminimalisasi bunga yang akan muncul apabila sebuah platform crowdfunding dimiliki oleh swasta," katanya, Kamis (24/11). Anggarannya sudah disiapkan sehingga ditargetkan pada 2017 platform crowdfunding dapat selesai dibangun. Konsep kebijakannya segera dibahas melalui fokus group diskusi dan akan dibicarakan dalam waktu dekat dengan stakeholder yakni OJK, BI, Kemenkominfo. Braman menyatakan pemerintah dalam platform crowdfunding ini hanya sebatas memfasilitasi serta mempertemukan investor dengan user yang nanti akan melakukan transaksi bisnis. Pemerintah sebagai pemilik platform tidak akan mengambil keuntungan disini.