JAKARTA. Pemerintah akan membuat aturan yang menetapkan alokasi gas diprioritaskan untuk pembangkit listrik. Selama ini pemerintah hanya memprioritasikan alokasi gas untuk domestik.

Aturan tersebut dibuat agar harga listrik bisa lebih terjangkau masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bilang, pemerintah telah mati-matian berusaha membuat biaya pokok produksi (BPP) dan transmisi makin lama makin efisien.

"Tahun 2016, BPP sudah turun, sudah Rp 983 per kwh. Tahun ini targetnya Rp 970-Rp 975 per kwh. Walaupun kurs dollar  naik terus, kalau bisa harganya makin lama makin terjangkau," jelas Jonan, Kamis (30/3).

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah memprioritaskan gas bumi untuk listrik. Pemerintah akan membuat kesepakatan antara semua produsen hulu gas dengan PT Perusahaan Listrik negara (PLN) agar memberikan gas untuk pembangkit listrik PLN di plant gate. "Sudah dicocokan sebentar lagi selesai, produsen gas lokasi di mana, nanti harus pasok untuk PLN di plant gate. Supaya kompetitif, kalau tidak harga listrik naik terus," kata Jonan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja menambahkan, PLN memang akan mendapatkan prioritas untuk alokasi gas. "Jika ada fasilitas produksi di satu tempat dan ada kebutuh listrik maka akan diprioritaskan juga," katanya.

Wiratmaja bilang, alokasi gas yang akan diberikan kepada PLN akan disesuaikan dengan kebutuhan PLN." Misalnya ada fasilitas produksi 50 mmscfd di sana dibutuhkan 100 MW listrik, butuh 20 mmscfd dari 50 mmscfd, itu 20-nya diprioritaskan untuk listrik," jelasnya.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir bilang, wajar prioritas alokasi gas untuk PLN, karena pemakai gas terbesar di Indonesia adalah PLN. "Setahu saya kita terbesar pemakaian gasnya," ujarnya.

Sejauh ini PLN memang telah mendata seluruh pembangkit listrik yang akan menggunakan gas yang berada tersebar di seluruh Indonesia, baik wilayah Barat, Tengah, hingga Timur Indonesia. Pengalokasi untuk PLN juga sejauh ini sudah didapat dari Blok Tangguh dan dari Kilang LNG Bontang.

"Saya sudah tandatangan dari tahun lalu pembelian dari Train II dan Train III Tangguh, dari Bontang," katanya.

Namun PLN masih memiliki kendala dalam penggunaan gas karena sejauh ini PLN harus membayar lebih mahal untuk biaya infrastruktur. Makanya PLN mengusulkan untuk membangun infrastruktur gas sendiri. Dengan biaya infrastruktur yang mahal, PLN dirugikan. Padahal, PLN harus efisien agar biaya listrik terjangkau.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini