BATAM. PT PLN Bright Batam mengajukan usul kenaikan tarif listrik kelas rumah tangga dari Rp 900 per kilo Watt hour (kWh) menjadi Rp 1.325/kWh kepada Gubernur Kepulauan Riau.

"Konsep diajukan kalau bisa sama dengan harga perseroan. Maunya dari Rp 900 jadi Rp 1.325," kata Dirut PLN Batam Dadan Koerniadipoera di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (26/5).

Ia menyatakan, penyesuaian tarif perlu dilakukan untuk menutupi biaya belanja bahan bakar PLN Batam yang masih menggunakan mata uang dollar. "Karena sekarang ini tarif juni 2014, dollar waktu itu berapa, sekarang berapa, sedangkan belanja energi primer pakai dollar semua," paparnya.

Dadan menegaskan, pengajuan kenaikan tarif hanya untuk pelanggan rumah tangga. Sedangkan industri tetap, karena nilainya pun sudah di atas harga PLN Persero.

Besaran kenaikan tarif untuk pelanggan listrik pra bayar dan pasca bayar juga dipastikan sama. Sayang, Dadan tidak mengingat besaran kenaikan tarif tiap kelas. Sedangkan untuk biaya abudemen listrik, tidak diajukan untuk naik.

Ia menjelaskan, pengajuan tarif listrik Batam sama dengan tarif PLN Persero juga demi mengurangi kesenjangan antara warga pulau utama yang dilayani PLN Batam dengan warga pulau penyangga yang dilayani PLN Persero. "Jangan ada kesenjangan antara (Pulau) Batam dengan (Pulau) Belakangpadang," kata Dadan.

Dadan mengakui, PLN masih untung dengan tarif yang kini berlaku, namun dana itu tidak cukup untuk menambah jaringan dan pemeliharaan alat. Akibatnya, bila terjadi masalah pada pembangkit maka PLN kesulitan bekerja cepat untuk menyelesaikannya.

PLN Batam menginginkan pemberlakuan tarif listrik Batam disamakan dengan tarif listrik PLN Persero. Jika nilai dollar turun, maka tarif juga bisa segera turun. "Kami maunya seperti persero sekarang, BBM juga. Iklimnya bisa lebih bagus," katanya.

Sementara itu, surat pengajuan penyesuaian tarif itu sudah diajukan sekitar tiga bulan yang lalu, kala Gubernur masih dijabat almarhum Muhammad Sani. Meski sudah diajukan beberapa waktu lalu, namun PLN Batam bersikap menunggu, karena persoalan birokrasi selepas Muhammad Sani meninggal. "Kami sekarang pasif, karena Gubernur baru, sebelumnya Plt, kami mengerti. Kami belum bisa ngomong apa-apa," katanya. (Jannatun Naim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini