JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Nasional (PLN) membutuhkan dana sekitar Rp 120 triliun untuk merealisasikan proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt ( MW) dalam jangka waktu lima tahun.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengatakan, tahun ini PLN baru mengantongi dana  Rp 50 triliun. Ia mengklaim sudah ada lima bank kreditur asing yang ingin meminjamkan dananya.

Kelima kreditur tersebut, antara lain World Bank, ADB, JAICA dan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). “Kelima kreditur itu mau meminjamkan dananya dan PLN cukup dipercaya,” kata Sofyan di Pusdiklat Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan, Selasa (13/1).

Sofyan mengatakan, untuk menutupi kekurangan dana tersebut, manajemen PLN menginginkan adanya tambahan modal dari pemerintah berupa penyertaan  modal negara (PMN), serta pembebasan setoran dividen untuk tahun berjalan.  "Untuk (PMN) totalnya belum tahu, tergantung pemerintah akan kasih berapa. Yang pasti, untuk lima tahun itu kira-kira PLN membutuhkan dana sekitar Rp 110 triliun sampai Rp 120 triliun,” jelas Sofyan.

Direktur Perencanaan dan Afiliasi PLN, Murtaqi Syamsudin, menyebutkan, untuk menutupi kekurangan biaya investasi, PLN sedang merincikan skenario pembiayaan. Dua di antaranya terkait rencana penerbitan surat utang atau obligasi serta pinjaman dari sindikasi bank-bank nasional.  Namun, kata Murtaqi, hal itu belum diputuskan karena  pendanaan harus dihitung dengan cermat. “PLN lebih senang pendanaan dengan tenor panjang dan rate rendah seperti yang disediakan oleh bank-bank pembangunan seperti ADB, IBRD, KfW dan JICA,"  ujar Murtaqi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Mesti Sinaga