JAKARTA. Lambatnya pembangunan proyek listrik 35.000 MW terus menuai kritik. PT PLN sebagai penyelenggara lelang dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya karena sering mengubah kebijakan lelang pembangkit.

Hal itu pun bisa membuat ragu investor untuk serta dalam mega proyek tersebut. Salah satu contohnya pembatalan lelang proyek PLTU Jawa 5 yang rencananya dibangun di Serang sebesar 2.000 MW. Lelang proyek yang merupakan bagian dari program 35.000 MW itu dibatalkan dan diambil alih oleh PLN sendiri.

"Pembatalan proses lelang yang sedang berjalan atau bahkan telah diputuskan akan memunculkan keraguan investor, baik yang akan masuk maupun yang telah terlibat," ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, Rabu (13/7).

Hal serupa juga terjadi di IPP Scatered dan IPP di Pontianak, dimana asumsi ICP (Indonesia Crude Price) diubah dari sebelumnya US$ 28 menjadi US$ 40 dalam waktu dua hari saja.

Menurut Komaidi, seharusnya PLN bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menyelesaikan proyek besar tersebut, bukan melihat dari kepentingan atau perspektif korporasi semata.

"Pemerintah harus memberikan penugasan ekstra ke PLN, dari ukuran korporasi, PLN tidak akan mampu," katanya.

PLN, kata Komaidi, harus sedikit mengendur terkait harga beli listrik. Sebab seringkali antara IPP dan PLN tidak ada titik temu soal harga sehingga lelang proyek molor.

Menurutnya PLN masih condong lebih dekat ke Kementerian BUMN, yang diutamakan adalah kepentingan korporasi untuk mengejar profit. “Jadi jika ada ketentuan ESDM yang dirasa tidak menguntungkan, PLN tidak mau beli,” kritik Komaidi.

Seperti diketahui, lelang pembangkit Jawa 5 sudah mendekati tahap akhir dengan menempatkan dua calon yang akan dipilih sebagai pemenang. Adapun kedua calon tersebut adalah konsorsium China Oceanwide Holding, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), dan Shanghai Electric Power Corporation (SEPC). 

Dan konsorsium kedua yaitu konsorsium PT Sumber Segara Primadaya (SSP), China Nuclear Engineering Group Corporation Ltd (CNEC), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan