KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN (Persero) menjalin kemitraan dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Langkah ini bertujuan memperkuat sinergi global untuk meningkatkan utilisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Baca Juga: Duraquipt Cemerlang Bidik Pendapatan Rp 432 Miliar di 2026, Tumbuh 35%

Penyerahan dokumen partnership agreement bersama UNOPS dilakukan pada PLN Sustainability Day 2026. Agenda yang mengusung tema “Empowering Climate Resilience” di Jakarta telah berlangsung Selasa (28/4/2026).

Perjanjian kemitraan ini mencakup kajian dan dukungan kegiatan transisi energi yang akan mendorong berbagai inisiatif.

Berbagai inisiatif tersebut termasuk kajian terkait strategi transisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pengembangan smart grid dan Energy Storage System (ESS), serta studi yang mendukung pengembangan energi terbarukan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen berkelanjutan PLN dalam memperkuat kemitraan global.

Baca Juga: PLN Luncurkan Proyek PLTS Mentari Nusantara I 1,22 GW Lewat Skema Tender Giga One

Menurutnya, kolaborasi strategis dan dukungan antarpihak dalam transisi energi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

“PLN terus memperkuat kemitraan global untuk menghadirkan solusi dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk melalui kolaborasi dengan UNOPS. Kemitraan ini mencerminkan aliansi visioner untuk mempercepat transisi energi Indonesia melalui inisiatif konkret yang berdampak," kata Darmawan dalam rilis yang disiarkan pada Kamis (30/4/2026).

Darmawan menegaskan, dukungan global merupakan elemen vital bagi Indonesia dalam menjalankan transisi energi. Apalagi, krisis iklim merupakan tantangan lintas batas yang dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia.

"Emisi gas rumah kaca di satu wilayah di bumi akan berdampak pada wilayah lainnya. Oleh karena itu, transisi energi menjadi perjuangan bersama untuk menjaga masa depan peradaban manusia,” imbuhnya.

Baca Juga: LPPOM Dorong UMKM Naik Kelas, Perkuat Rantai Pasok Halal dari Hulu ke Hilir

Deputy Director of the Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) UNOPS John Cotton menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting untuk menyelaraskan transformasi sektor energi Indonesia melalui dukungan internasional.

Keterlibatan ini diharapkan mampu mempercepat implementasi berbagai program prioritas melalui pendekatan berbasis kajian, inovasi teknologi, serta penguatan kapasitas korporasi.

“Perjanjian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan ETP dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia yang ambisius. PLN merupakan penggerak utama dalam transformasi ini. Melalui kemitraan ini kami bertujuan untuk memberikan dukungan strategis, teknis, dan praktis yang memungkinkan percepatan pengembangan energi bersih serta kesiapan jaringan listrik," ujar John.

Head of the United Nations Resident Coordinator’s Office Matthew David Johnson-Idan menyampaikan, apresiasi atas langkah PLN dalam menerjemahkan komitmen Indonesia pada Paris Agreement, baik melalui Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 maupun target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Baca Juga: Memotret BUMN Indonesia di Tengah Konflik Geopolitik Global

Menurutnya, transisi ke EBT bukan hanya soal menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, tetapi juga strategi utama menjaga ketahanan energi dan daya saing ekonomi nasional. Dalam peta jalan transisi energi nasional, peran PLN sangat krusial.

Matthew pun menegaskan, United Nations siap mendukung PLN melalui berbagai kolaborasi strategis dan skema pembiayaan inovatif untuk mempercepat investasi transisi energi yang berdampak luas.

"Dalam konteks ini, United Nations siap mendukung PLN dalam memobilisasi pasar modal, termasuk melalui instrumen seperti penerbitan obligasi korporasi, pembiayaan campuran (blended finance), dan mekanisme berbagi risiko yang dapat mendorong investasi swasta jangka panjang sekaligus menjaga nilai publik," tandas Matthew.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News