JAKARTA. Perusahaan tambang yang mendirikan smelter untuk pemurnian mineral di kawasan Indonesia Timur, tampaknya harus merogoh kantong lebih dalam lagi. Pasalnya, selain harus mengeluarkan investasi untuk mendirikan smelter, pengusaha juga diminta untuk mendirikan pembangkit listrik sendiri untuk operasional smelter tersebut.

Hal itu diungkapkan Nur Pamudji, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Menurutnya jika pemilik smelter mau ada pasokan listrik, mereka harus ada perjanjian business to business (B2B) dengan PLN.

BPJS Kesehatan Torehkan Prestasi di Indonesia Technology Excellence Awards 2025

Nur menyampaikan jika para pengusaha tidak mampu membuat pembangkit dan ingin minta bantuan PLN maka harus ada kecocokan harga jual listrik. "Mereka usaha sendiri, seperti di Halmahera, Maluku PLN hanya menyediakan listrik rumah tangga atau bisnis kecil, kalau mau bangun smelter maka mereka buat pembangkit sendiri, atau PLN yang bangun dengan skema B2B, " kata Nur Pamudji, kemarin (21/01).

Jika pengusaha mau mendirikan smelter tetapi tidak memiliki investais untuk mendirikan pembangkit, Nur menyarankan untuk membangun smelternya di Jawa Timur. Ia bilang Jawa Timur memiliki pasokan listrik untuk smelter hingga ribuan MW, terutama di kawasan pantai utara Jawa seperti di daerah Tuban, Gresik, dan Lamongan.

"Kalau di pulau-pulau kecil, dan kebanyakan di Indonesia Timur, PLN tidak punya pasokan listrik cukup, " kata dia. Ia juga menambahkan para pengusaha harus paham betul kalau mereka tidak bisa bergantung dengan PLN.

Seperti PT Antam mempunyai smelter di Halmahera Timur, Maluku Utara tetapi mereka juga berinvestasi untuk pembangkit listriknya. Jadi pasokan untuk penduduk tidak terganggu.

Jika pengusaha tambang ingin PLN yang bangun, Nur bilang PLN butuh waktu 2 tahun untuk pembangkit dengan kapasitas 70-140 MW. Saat ini PLN tengah membangun pembangkit untuk pengusaha smelter di Sulawesi Selatan untuk 8 perusahaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News