KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menetapkan akan memperketat pengadaan barang dan jasa untuk transmisi dan distribusi listrik. Dimana segala sesuatunya ditarik atau disiapkan oleh PLN Pusat.

Dengan begitu PLN mengklaim, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dipakai untuk transmisi maupun distribusi ketenagalistrikan bisa semakin meningkat. Alhasil, PLN bisa melakukan efisiensi pengadaan sampai 15%.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Syovfi Felienty Roekman mengatakan, sekarang proses pengadaan barang dan jasa untuk transmisi dan distribusi mekai skema Man Transmision Unit (MTU) dimana semua proses pengadaannya ditangani oleh PLN Pusat.

Sementara itu, unit-unit PLN ditugaskan untuk melaksanakan pemasangan, services dan installment transmisi juga distribusi pembangkit. "Seperti trafonya sudah dibeli di pusat, GIS juga sudah di sana, underground cable, overhead line dan juga towernya," terang Syovfi kepada Kontan.co.id, Rabu (20/6).

Asal tahu saja, PLN tengah berencana membangun transmisi listrik Jawa, Bali, Sumatra dan Sulawesi sampai 46.000 Kilometer (km). Rencananya akan dibangun dengan daya bervariasi mulai dari 500 Kilovolt (Kv), 270 Kv, 150 Kv hingga 100 Kv.

Seperti diketahui, pada tahun-tahun sebelumnya Direktur Utama PLN Sofyan Basir memperkirakan rencana pembangunan transmisi listrik ini menelan investasi sampai Rp 40 triliun.

Syovfi mengatakan dengan procurement transmisi dan distribusi ditarik ke PLN pusat, maka, bisa didapat efisiensi hingga 15%. Malahan, dengan efisiensi itu TKDN juga senantiasa ada peningkatan. "Malahan bisa lebih 15% efisiensinya. Kita juga kan inginnya TKDN terus meningkat dalam hal ini," ungkapnya.

Namun sayangnya, Syovfi enggan menjelaskan alasannya, kenapa ini diterapkan. Yang jelas, untuk saat ini pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dalam lima tahun terakhir adalah pengadaan trafo listrik. Dan dalam tahun-tahun ini, pengadaan Gas Insulated Switchgear (GIS), power, underground cable, cable overhead.

"Itu baru setahun ini lah. Untuk IS menyusul seperti conventional switching gitu ya," ungkapnya.

Hanya saja, penerapan barang dan jasa ini belum diterapkan untuk pembangkit duelfuel. Syovfi mengatakan tingkat kesulitannya lebih tinggi apabila harus di switch.

"Itu untuk yang baru pasti kita siapkan. Kalau yang eksisting kita tes dulu masih bisa masuk atau tidak mesinnya. Tapi kalau yang bisa pasti kita ganti. Karena kita tau BBM impor supaya lebih efisien," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi