KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mendapatkan tambahan pasokan batubara guna mengantisipasi pemadaman bergilir dinilai harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan manajemen logistik yang andal agar pemadaman listrik tidak berulang.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar menilai, tambahan pasokan tersebut merupakan langkah positif demi menjaga keandalan listrik nasional. 

"Ini bagus, tentu tambahan pasokan tersebut jadi langkah positif untuk menjamin keandalan pasokan listrik paling tidak sampai akhir tahun," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (6/7/2026).

Baca Juga: Rittal Perkuat Kapabilitas Engineering di Indonesia, Bidik Peluang dari Data Center

Meski pasokan sudah diamankan, Bisman menekankan pentingnya aspek ketepatan waktu pengiriman dan kualitas komoditas yang dikirimkan oleh para perusahaan tambang ke pembangkit.

"Namun ini juga perlu ada penguatan manajemen stok untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman maupun kesesuaian kualitas batubara. Harapannya ini tidak hanya menjadi solusi sementara, namun seterusnya tetap aman," jelasnya.

Di sisi lain, Bisman menyoroti, potensi krisis yang sempat membayangi PLN mengindikasikan adanya celah dalam pemenuhan kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO).

"Ada celah dan indikasi kelemahan pengawasan DMO, dan ini bisa jadi upaya untuk memperkuat pengawasan," terangnya.

Menurutnya, pemerintah harus mengubah pola pengawasan dari konvensional menjadi digital agar setiap potensi kekurangan pasokan batubara di lapangan bisa langsung dimitigasi sejak dini. 

"Jadi pengawasan harus lebih ketat dan dilakukan secara real time agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih awal," tuturnya.

Sebagai rekomendasi jangka panjang, Bisman menyarankan adanya integrasi data yang kuat antara seluruh stakeholder terkait agar evaluasi pasokan tidak dilakukan secara mendadak. 

Baca Juga: Masih Ada 10.068 Lokasi Belum Berlistrik, Ini Strategi Pemerintah Kejar Target 2029

"Rekomendasinya perlu sistem monitoring yang terintegrasi antara Kementerian ESDM, PLN, dan perusahaan tambang agar posisi distribusi dan stok selalu terpantau, sehingga jika ada gejala pasokan dan stok berkurang bisa langsung evaluasi dan mengambil tindakan segera," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, guna mengantisipasi terulangnya pemadaman bergilir, PLN mengamankan tambahan pasokan batubara kalori menengah ke atas hingga akhir tahun ini.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, penambahan pasokan ini merupakan langkah korektif bersama Kementerian ESDM atas menyusutnya produksi batubara kalori tinggi. Lewat penugasan khusus, PLN mendapat tambahan batubara kalori 4.500 ke atas di luar kontrak yang ada.

"Ini sebesar 1,8 juta ton on top dari existing supply untuk bulan Juli, dan 3 juta ton per bulan dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Sehingga di sini ada penambahan kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 GW di atas 35,9 GW, yang tentu saja ini membuat sistem pelistikan di Pulau Jawa menjadi jauh lebih andal lagi," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Darmawan mengungkapkan, tambahan pasokan ini diklaim mampu mendongkrak keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa secara signifikan setelah sempat mengalami kendala. 

Dia menyebut, pasokan ekstra ini menjadi solusi instan bagi PLN untuk menyelesaikan persoalan pemadaman bergilir yang sempat dikeluhkan oleh masyarakat dan pelaku industri. 

"Ini tentu saja membuat sistem di Jawa ini yang tadinya memang kami mengakui adanya pemadaman bergilir ini sistemnya langsung meningkat menjadi jauh lebih andal," ungkapnya. 

Darmawan menjelaskan, penurunan produksi batubara kalori menengah dan tinggi secara nasional sempat menjadi tantangan bagi pasokan pembangkit. Namun, berkat koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM, Dirjen Ketenagalistrikan, serta Dirjen Minerba, kendala penyediaan energi primer ini akhirnya berhasil terkoreksi melalui mekanisme penugasan kontrak baru. 

"Kami memberikan apresiasi luar biasa karena untuk bulan Juli ini alokasi penugasan dan kontrak yang sudah kami tindak lanjuti berjalan dengan baik kemudian diikuti juga dengan penugasan untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, sampai bulan Desember," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News