KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap mengembangkan infrastruktur penunjang kendaraan listrik jika nantinya Peraturan Presiden Kendaraan Bermotor Listrik diteken Presiden Joko Widodo.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PT PLN Made Suprateka yang ditemui di Kantor Pusat PLN di Jakarta mengatakan, PLN berencana mengembangkan unit charging station dan fast charging station. "Jika nantinya Perpres diteken kami siap, saat ini fast charging station sedang dalam penelitian dan pengembangan oleh kami," sebut Made, Kamis (1/7).

Made memastikan fast charging station dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menghabiskan waktu cukup lama ketika melakukan pengisian ulang. Setiap unit fast charging station diperkirakan memakan biaya hingga Rp 1 miliar.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Perpres mobil listrik belum sampai ke meja saya

Adapun, saat ini PLN telah memiliki 5.420 truly charging station yang tersebar di 1.982 titik. Mengenai pengembangan proyek fast charging, Made menyebut, langkah ini juga sebagai upaya menjawab keresahan masyarakat mengenai ketersediaan stasiun pengisian listrik umum (SPLU). "Misalnya orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lain, tidak lagi khawatir mencari tempat pengisian," kata Made.

Nantinya, masyarakat tidak hanya melakukan pengisian baterai disetiap fast charging station tapi juga bisa melakukan penukaran baterai. PLN sendiri menyasar sejumlah titik seperti Mall, perkantoran dan tempat komunitas mobil listrik berkumpul jika nantinya proyek ini dilaksanakan.

"Kami juga akan berikan diskon bagi pengguna yang melakukan pengisian di atas jam 12 malam saat beban puncak PLN turun," kata Made. Namun Made memastikan sejauh ini bisa dikatakan kebutuhan belum begitu banyak sebab banyak pula pengguna kendaraan listrik yang melakukan pengisian di rumah.

Baca Juga: Kemenhub siapkan aturan pengujian tipe mobil listrik

Sementara itu, bagi masyarakat yang hendak melakukan pengisian ulang kendaraan listriknya dapat mendatangi sejumlah SPLU yang tersedia dengan memanfaatkan google maps untuk melihat titik SPLU yang tersedia. Sebelum melakukan pengisian, pengguna diharuskan membeli token listrik seperti membeli token untuk mengisi ulang daya listrik di rumah.

Nantinya, pengguna akan mendapatkan kode voucer yang bisa digunakan pada mesin SPLU untuk pengisian.

Perpres Kendaraan Bermotor Listrik yang dinantikan sejumlah pihak belum tiba di meja Presiden Joko Widodo. "Belum sampai di meja saya, kalau sudah sampai di meja saya, saya tandatangani pasti," ujar Jokowi saat menghadiri acara Batik Kemerdekaan, Kamis (1/8).

Jokowi menegaskan akan menggenjot penyelesaian Perpres tersebut. Nantinya, dengan adanya Perpres ini diharapkan bisa langsung memulai pengembangan mobil listrik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat