KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku siap melakukan sejumlah strategi efisiensi pada 2020 mendatang terlebih setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pelanggan golongan 900 VA Rumah Tangga Mampu tidak jadi dikenakan tariff adjustment.

Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Raharjo Abumanan menjelaskan, upaya efisiensi yang dilakukan adalah menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) dengan cara menurunkan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau listrik dari pembangkit BBM (Fuel Mix).

Baca Juga: Kuota solar subsidi diproyeksi kembali jebol di 2020, ini yang diminta BPH Migas

Adapun, hingga Semester pertama 2019, fuel mix PLN tercatat sebesar 4,3%. Angka ini turun dari catatan akhir tahun 2018 sebesar 6%.

"Selain itu, optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ex program 35 ribu MW yang sudah komersial di 2019," ujar Djoko kepada Kontan.co.id, Senin (30/12).

Seperti diketahui, sebelumnya, Sripeni Inten Cahyani saat masih menjabat sebagai Plt Direktur Utama PLN menjelaskan, pada tahun 2020 hingga 2021 nanti sebesar 65% proyek 35.000 MW akan rampung.

"PLN akan selesaikan hambatan soal transmisi dan selesaikan sekitar 23.000 MW atau 65% yang kini pipeline-nya sedang dalam fase konstruksi," ujar Sripeni di Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, belum lama ini.

Baca Juga: SKK Migas Sumbagut proyeksikan lifting minyak mentah lampaui target

Selain upaya tersebut, Djoko memastikan ada sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh PLN termasuk meminta Domestic Market Obligation (DMO) untuk batubara dan gas.

Vice President Perencana Pengadaan Batubara Tri Santoso mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan DMO dari pemerintah di tahun depan. Terlebih, kebutuhan batubara untuk PLN terus meningkat.

Pada tahun ini, PLN memiliki kebutuhan batubara sebanyak 97 juta ton. Di tahun depan PLN diproyeksikan akan membutuhkan batubara sebanyak 109 juta ton.

Jumlah ini terus meningkat hingga tahun 2024 mendatang yakni sebesar 137 juta ton. Di tahun 2025, kebutuhan batubara PLN turun jadi 126 juta ton. Namun, setahun berselang kembali naik menjadi 133 juta ton dan terus melonjak hingga 153 juta ton di tahun 2028 mendatang.

Baca Juga: Jaga daya beli masyarakat, pemerintah batalkan kenaikan tarif listrik 900 VA

“Penurunan di tahun 2025 lebih karena transisi pergantian pembangkit listrik lama yang sudah beroperasi 30 tahun lebih menuju pembangkit listrik baru,” terang dia, awal bulan ini.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan keberlanjutan wajib pasok batubara dalam negeri alias Domestik Market Obligation (DMO).

Arifin memastikan persentase DMO akan stabil dan harga patokan untuk kelistrikan senilai US$ 70 per ton akan berlanjut. "Tetap lanjut, untuk dalam negeri (DMO batubara) sama seperti biasa, (Harganya) stabil," kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jum'at (27/12).

Baca Juga: Ingin rayakan malam tahun baru di Bundaran HI, simak daftar kantong parkir berikut

Asal tahu saja, kepastian pelanggan golongan 900 VA RTM tak jadi dikenakan tariff adjustment disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia berpendapat, masih diperlukan verifikasi data pelanggan lebih lanjut dan pencocokan data milik PLN dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Merujuk data PLN, hingga November 2019 jumlah pelanggan golongan 900 VA RTM sebanyak 22,2 juta pelanggan. Pada 2020, jumlah pelanggan diproyeksikan sebanyak 24,4 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .