KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan untuk mendukung proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui kepastian skema kontrak jual-beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA). PLN siap menjalankan skema PPA jangka panjang dengan durasi 30 tahun.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar menilai program PSEL menjadi angin segar bagi ekosistem ketenagalistrikan dan pengelolaan lingkungan. Suroso menyatakan bahwa PLN siap menyerap daya listrik yang diproduksi oleh para mitra guna memperkuat portofolio sumber energi primer secara optimal.

"Kami memberikan jaminan kepada para mitra bahwa listrik yang dihasilkan akan diambil oleh PLN sebagai offtaker. Para mitra tidak perlu khawatir, komitmen jangka panjang PLN sudah teruji di berbagai sektor pembangkit lainnya yang bahkan memiliki PPA lebih dari 30 tahun. Jaminan ini akan terjaga dengan sangat baik," ujar Suroso melalui keterangan tertulis yang disiarkan pada Selasa (21/7/2026).

Suroso berharap proyek PSEL tidak hanya sekadar menjadi solusi dalam mengatasi status darurat sampah di berbagai daerah. Tetapi juga bisa sekaligus menjadi langkah taktis dalam mempercepat transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN untuk mengejar target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

Baca Juga: Aturan Tarif Ojol 92:8 Mulai Berlaku, Pemerintah Klaim Berjalan Baik

"Dalam konteks transisi energi dari berbasis termal ke EBT, PSEL menambah portofolio sumber energi kami sekaligus mengatasi darurat sampah. Karena itu, jika perlu program ini diterapkan di semua kota di Indonesia, PLN sangat siap," tegas Suroso.

Sebagai informasi, skema dalam proyek PSEL didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Proyek-proyek PSEL yang akan digarap bersama Danantara Indonesia ini memiliki tarif listrik seharga US$ 0,20 per kilowatt-hour (kWh).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi pembangunan proyek PSEL. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan persoalan sampah perkotaan, sekaligus memberikan kepastian ruang berusaha yang kondusif bagi para investor.

"Regulasi diperbaiki. Dari ratusan tinggal tiga aturan. Kalau ada hambatan, saya tinggal undang. Kalau masih tidak bisa saya atasi, saya lapor. Presiden yang memimpin," ujar Zulkifli.

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat menambahkan bahwa reduksi emisi dari tata kelola sampah ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, melainkan juga membuka peluang ekonomi baru melalui pasar perdagangan karbon nasional. Jumhur menjelaskan, keberhasilan daerah dalam menekan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah akan dikonversi menjadi komoditas bernilai tinggi yang diakui secara legal oleh negara.

"Begitu mengurangi emisi 20 juta ton, ya mungkin Rp 100 miliar - Rp 150 miliar bisa dapat karena dijual di pasar karbon. Telah berhasil mengurangi emisi sekian juta atau sekian giga ton ekuivalen CO2, maka dijual ke pasar karbon. Nanti, dari KLHK akan dapat Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia dan itu dijual di pasar karbon," tutur Jumhur.

Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Sjahrir membeberkan tingginya antusiasme pasar terhadap proyek PSEL. Proyek yang diklaim sebagai pengelolaan sampah menjadi energi terbesar di dunia ini disebut menarik minat besar dari berbagai institusi finansial dan investor global untuk menanamkan modal.

Baca Juga: Hilirisasi Nikel Belum Maksimal Dongkrak Industri Manufaktur Baterai, Ini Alasannya

"Alhamdulillah banyak sekali interest baik dari luar negeri dan juga dari dalam negeri, dan ini malah banyak juga nonbank Himbara yang ingin masuk. Artinya semua partisipan semangat masuk. Jadi, proyek ini secara akumulatif memang proyek waste to energy terbesar di dunia, makanya untuk orang yang berpartisipasi investasi berlomba-lomba untuk hadir ke sini. Alhamdulillah antusiasmenya amat tinggi," ujar Pandu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News