KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 100 gigawatt (GW), dengan komposisi 75% atau 75 GW di antaranya berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) masih terkendala masalah pembiayaan.

Direktur Utama (Dirut) PT PLN Enjiniring, yang merupakan anak usaha PT PLN (Persero) di sektor konstruksi rekayasa ketenagalistrikan, Chairani Rachmatullah memprediksi untuk memenuhi target transisi energi tersebut, Indonesia membutuhkan dana sampai US$ 200 miliar dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

"Secara biaya mungkin kita butuh dana sampai US$ 200 billion untuk 10 tahun ke depan, ini kan pembiayaannya tidak bisa dari PLN semua," ungkap Chairani saat ditemui Kontan usai acara CEO Insight yang diadakan di Jakarta, Selasa (26/11).

Adapun terkait project ini, Chairani bilang mayoritas pembiayaan akan berasal dari IPP atau Independent Power Producer, yaitu dari perusahaan pembangkit listrik swasta yang bekerja sama dengan PLN untuk memproduksi, mentransmisi, dan mendistribusikan listrik.

"Majority (dari) IPP. Kalau project kan 30% PLN, 70% IPP. Yang 30% dari PLN kita siapkan dari Feasibility Study (FS), engginering design, dokumen lelangnya sampai dokumen kontraknya," tambahnya.

Baca Juga: Bahlil Sebut Ada Perusahaan Nikel Minta Produksi 40% dari Total Produksi Nasional  

Dirinya pun menambahkan, komposisi dari IPP yang lebih besar ini diharapkan dapat mengurangi beban PLN dalam penerapan target 75 GW tersebut.

"Kesulitan dalam arti pendanaan itu pasti, karena kan tidak mungkin semua didanai PLN sendiri makanya kita melibatkan swasta melalui IPP," katanya.

Tak hanya masalah pembiayaan, kesulitan lain yang juga dirasakan PLN katanya adalah terkait dengan capacity building.

"Karena ini kan kita berbicara renewable energy, bicara nuklir, bicara pumped storage, bicara offshore, ini kan hal baru untuk PLN," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam perhelatan Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Azerbaijan, Rabu (13/11), Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengungkapkan pihaknya telah merancang strategi pendanaan proyek energi hijau dalam transisi energi di tanah air.

Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal untuk memastikan transisi energi berjalan sesuai rencana. Beberapa partner institusi keuangan yang memberikan dukungan untuk transisi energi PLN di antaranya World Bank, Asian Development Bank (ADB) hingga Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Dalam dua tahun terakhir, kami telah mendapatkan sekitar US$ 2,9 miliar, dan saat ini kami sedang berdiskusi dengan ADB untuk pembiayaan sekitar US$ 4,8 miliar. Kami juga tengah berbicara dengan beberapa investor lain dan total potensi pendanaan yang sudah kami miliki saat ini sebesar USD 46,9 miliar,” pungkas Sinthya.

Selanjutnya: Apa Itu Cc dan Bc Pada Email? Pahami Kegunaan dan Perbedaannya Ini

Menarik Dibaca: Promo Snack Serba Rp 5.000 di Hypermart s/d 28 November 2024, Ada Cookies-Nori!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari