Jakarta. Molornya penetapan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memunculkan berbagai polemik.

Mulai dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas kinerja BPJS Ketenagakerjaan, hingga mutasi besar-besaran pejabat di BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan dokumen yang diterima KONTAN, SK Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/23/012016 tentang mutasi dan penunjukan pejabat BPJS Ketenagakerjaan, yang diteken pada tanggal 28 Januari 2016 terdapat 14 pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang dimutasi dan mengisi posisi jabatan baru.

BAIC Indonesia Resmi Kenalkan BJ30 Hybrid, Kendaraan Bertenaga yang Efisien

Mereka adalah, Indrajid Nurmukti, Faizal Rachman, Woro Ariyandini, Maman Miraz S, Zulfahri Sibarini, Budi Pramono, Rudy Yunarto, Toto Suharto, Abdul Sholeh, Heri Purwanto, Wiwik Septi Herawati, Taviv Andrianto, Suwandoko, dan Moch Faisal.

Calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan terpilih Poempida Hidayatulloh menilai mutasi ini mencurigakan.

Dengan status sebagai pelaksana tugas (Plt), seharusnya direksi tidak mutasi jabatan.

Menurut Poempida, pergantian pejabat merupakan salah satu yang cukup sensitif.

"Sifatnya strategis karena berkaitan dengan karir seseorang," kata Poempida, Selasa (16/2).

Bagi Poempida, mutasi jabatan ini bisa dinilai sebagai usaha mengamankan kroni-kroninya untuk mendapatkan posisi strategis.

Mutasi ini juga bisa untuk memperdagangkan SK mutasi demi persiapan masa pensiun direksi.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyayangkan langkah yang diambil oleh pejabat sementara BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Komisi IX akan mengirimkan surat ke direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta klarifikasi atas kebijakan yang diambil itu.

Menurut Irma, langkah direksi sementara yang melakukan mutasi secara besar-besaran ini berpotensi membuat kegaduhan yang tidak pantas dilakukan oleh direksi tersebut.

“Direksi dengan status Plt seharusnya memahami bahwa mereka tidak berwenang membuat keputusan strategis,” kata Irma.

Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menjelaskan, mutasi yang dilakukan adalah dalam rangka mengisi posisi kosong di lima kepala kantor cabang yang memasuki masa pensiun.

Utoh bilang, operasional kantor cabang sangat tergantung pada kepala cabangnya (kacab), jadi tidak boleh dibiarkan kosong. "

Pengisian posisi ini berdampak pada bergeraknya posisi-posisi jabatan lain sampai level dibawahnya juga," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News