KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) melihat potensi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap cukup besar di Indonesia.

Sekretaris Jenderal AESI Arya Rezavidi menilai, percepatan pengembangan PLTS atap di Indonesia sejatinya tidak hanya mengandalkan proyek-proyek dari pemerintah. Di lain pihak, pihak-pihak swasta baik dari industri maupun komersial juga bisa mengembangkan PLTS atap dengan memasang sendiri pembangkit tersebut di gedung perkantorannya.

“Mereka (pihak swasta) bahkan tidak perlu anggaran pemerintah,” kata Arya ketika dihubungi Kontan.co.id, Kamis (20/2).

Baca Juga: Meski masih menantang, pemerintah optimistis PLTS atap semakin berkembang

Catatan Kontan, beberapa korporasi di Indonesia sudah mulai menggunakan PLTS atap sebagai salah satu sumber listrik di area operasionalnya. Ambil contoh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang telah memasang panel surya atap berkapasitas 200 kWp di gedung perkantoran di BSD.

AESI juga menilai, PLTS secara umum memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak dalam upaya pemenuhan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sebanyak 23% pada 2025 nanti. Sebab, di atas kertas pengerjaan proyek PLTS maupun pemasangan PLTS atap lebih mudah dilakukan dibandingkan pembangkit EBT lainnya.

Dengan begitu, Arya yakin bukan mustahil target kapasitas terpasang untuk PLTS, termasuk PLTS atap, sebesar 6,5 gigawatt (GW) di tahun 2025 nanti bisa terlampaui.

“Seharusnya kapasitas PLTS bisa dua kali lebih tinggi dari target. Vietnam saja hanya dalam dua tahun bisa memasang 5,5 GW PLTS,” jelas Arya.

Arya berpendapat, masyarakat berpeluang memperoleh tarif listrik yang murah dengan pemasangan PLTS atap. Ia mengambil contoh dari Jerman ketika lelang PLTS bisa menghasilkan harga listrik hanya sekitar US$ 3 sen per kWh.

“Itu baru contoh PLTS yang besar. Mungkin PLTS atap belum semurah itu, tapi level harganya tidak jauh beda dan bisa saja lebih murah dari tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku,” kata dia.

Arya berharap, selain rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Feed in Tariff EBT, pemerintah juga bisa membuat kebijakan yang memperlancar pembiayaan (financing) proyek-proyek EBT, khususnya PLTS.

Menurutnya, selama ini para pengembang sangat bergantung pada pembiayaan investasi di awal untuk proyek-proyek PLTS, termasuk untuk memproduksi PLTS Atap.

“Kami berharap pemerintah bisa mendorong lembaga keuangan agar lebih aktif lagi mendanai proyek-proyek EBT,” imbuh dia.

Baca Juga: Kementerian ESDM yakin pengembangan EBT bakal buka lapangan pekerjaan baru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat