KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN bakal memacu pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 - 2034. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan penggunaan Battery Energy Storage System (BESS) menjadi bagian dari strategi utama PLN untuk mencapai target tersebut. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan rencana tambahan kapasitas pembangkit sampai dengan tahun 2034 mencapai 69,5 Gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sekitar 76% penambahan kapasitas pembangkit berasal dari EBT, termasuk energi nuklir sebesar 500 Megawatt (MW) dan penyimpanan energi (storage) sebanyak 10,3 GW. Kapasitas storage tersebut mencakup pumped storage sebesar 4,3 GW dan Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 6 GW atau 27 Gigawatt hour (GWh). Darmawan pun menyoroti tren penurunan harga BESS dalam dua tahun terakhir, sehingga secara biaya (cost) menjadi lebih kompetitif.
Baca Juga: Bidik Pasar Korporasi, Waterpro Kejar Pertumbuhan 30% di Kuartal II-2026 "Akan ada penambahan dalam skala besar BESS, dimana cost dari BESS ini ternyata dalam kurun waktu dua tahun terakhir turun secara drastis. Sehingga harga keekonomiannya menjadi sangat kompetitif," ungkap Darmawan dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026). Menurut Darmawan, penggunaan BESS bersama dengan PLTS bakal menurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik PLN. Adapun, target penambahan kapasitas PLTS di dalam RUPTL 2025 - 2034 mencapai 17,1 GW. Dus, PLTS dan BESS bakal menjadi andalan PLN dalam program dedieselisasi atau mengeliminasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam pembangkitan listrik nasional. Darmawan menyatakan bahwa program ini penting untuk mencapai kemandirian energi nasional, dengan mengganti sumber energi berbasis impor menjadi energi yang bersumber dari dalam negeri. Secara bersamaan, penggantian pembangkit listrik berbasis BBM dengan PLTS dan BESS akan mempercepat transisi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Darmawan mengatakan, hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kerja Pemerintah pada 8 April 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo menegaskan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional 2026 - 2029, salah satunya adalah kemandirian energi dan air. "Bagaimana sistem kelistrikan nasional bisa melakukan penurunan konsumsi BBM, ini menjadi topik utama dalam percepatan transisi energi. Bukan hanya bergeser dari fosil ke EBT, tetapi lebih penting lagi adalah kemandirian energi, dan dalam proses itu menggeser energi yang mahal menjadi lebih murah," terang Darmawan. Pada semester I-2026 ini, PLN telah menyiapkan sebanyak 21 proyek PLTS dan PLTS + BESS yang siap dieksekusi. Proyek ini tersebar di tujuh provinsi dengan total kapasitas mencapai 513 Megawatt Peak (MWp), yang ditargetkan bisa beroperasi secara komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada 2026 - 2029.
Baca Juga: Shell Indonesia Ungkap Alasan Stok BBM Masih Kosong "Di semester satu sudah ada 21 proyek PLTS dan juga PLTS + BESS yang sudah siap dieksekusi, dan ini masih akan ditambah dengan program-program spesifik menggunakan BESS dalam skala yang besar dan juga PLTS dalam skala yang besar agar bisa mengurangi konsumsi BBM yang masih berbasis pada impor," imbuh Darmawan.
Program Dedieselisasi
Darmawan menambahkan, penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau dedieselisasi menjadi salah satu program prioritas PLN. Perusahaan listrik plat merah ini berencana untuk menggantikan PLTD yang tersebar di 741 lokasi. Total PLTD tercatat sebanyak 2.396 unit dengan kapasitas mencapai 1.076,04 MW. PLN akan menggantikan PLTD tersebut dengan PLTS berkapasitas total 3,21 GWp dan BESS sebesar 9,03 GWh. Tak hanya PLTS, PLN juga akan mempertimbangkan sumber energi terbarukan berbasis lokal lainnya seperti tenaga air atau mini hydro. "Pada intinya kami secara bertahap dalam waktu secepat-cepatnya, termasuk dengan
partnership, bahwa penggunaan energi yang masih berbasis pada impor dan energi mahal yaitu BBM harus segera kami kurangi dalam jangka waktu pendek, menengah," ujar Darmawan. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendorong realisasi program dedieselisasi. Dia menyoroti dalam gejolak geopolitik yang membuat harga minyak melonjak seperti saat ini, penggunaan diesel akan mendongkrak BPP listrik PLN. Sugeng memberikan gambaran bahwa biaya diesel yang tadinya sekitar US$ 22 cent per kilowatt-hour (kWh) saat ini secara rata-rata bisa melonjak menjadi sekitar US$ 30 cent per kWh. "Total diesel kami hanya 2,2 GW saja, itu memakan untuk biaya energi primer hampir Rp 40 triliun. Ini besar sekali. Tolong segera direalisasikan (dedieselisasi)," tegas Sugeng. Dalam merealisasikan program ini, Sugeng menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan, lelang, serta pelaksanaan proyek dedieselisasi. "Harus ada best practice, karena kita sudah komitmen dengan investor. Segera dilaksanakan didieselisasi yang sudah dilelang wilayah barat dan wilayah timur," tegas Sugeng.
Memperkuat Industri Nasional
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menekankan bahwa program transisi energi secara umum harus bisa meningkatkan kapasitas industri manufaktur nasional serta membuka lapangan kerja (green industry manufacturing & green jobs). Apalagi, Presiden Prabowo juga memiliki ambisi untuk membangun PLTS dengan total kapasitas 100 GW yang bakal membutuhkan investasi bernilai jumbo.
Baca Juga: Komisi XII DPR Desak RUU Migas Rampung di Tengah Penurunan Lifting "Transisi energi yang kita lakukan investasinya begitu besar, modal yang akan tercipta juga sangat tinggi. Industri manufaktur yang harus menerima manfaat terbesar dalah industri dalam negeri. Jangan sampai ujung-ujungnya kita impor lagi, yang bahagia di sana. Sementara kita di sini selalu berkomitmen untuk menciptakan green jobs dan green industry, itu yang dibutuhkan," terang Eddy. Menanggapi hal tersebut, Darmawan sepakat bahwa program transisi energi, termasuk pembangunan skala besar PLTS dan BESS mesti bisa membangun rantai pasok industri manufaktur nasional. Dia mencontohkan rantai pasok industri yang mengolah silica menjadi panel surya maupun peralatan atau mesin pendukung (auxiliary equipment) lainnya. "Tentu saja, arahan dari Pak Presiden juga jelas, dalam jangka waktu yang pendek itu kita memberikan prioritas agar ini adalah kesempatan membangun rantai pasok nasional. Jadi kami berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, kemudian juga industri manufaktur nasional maupun internasional," ungkap Darmawan.
Dalam hal ini, Darmawan pun meminta dukungan dari pemerintah agar bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga bisa menarik minat investor lokal maupun internasional. "Kami mendorong agar nanti aturan-aturan dari pemerintah ini juga membangun ekosistem yang kondusif bagi investor internasional maupun pemain nasional untuk membangun kapasitas manufaktur di Indonesia," tegas Darmawan. Dalam penambahan kapasitas EBT secara umum, mulai tahun ini PLN menyiapkan bundling project Giga One (Green Integrated Gigawatt Acceleration). Skema ini diharapkan bisa menarik minat investor dan membangun iklim investasi yang lebih kondusif di sektor investasi hijau (
green investment).
Baca Juga: PLN Jaga Stok Batubara di 15,9 Hari, Sudah Amankan Kontrak 163 Juta Ton di 2026 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
