JAKARTA. Konsorsium PT Adaro Energy Tbk (ADRO), J-Power dan Itochu Corp optimistis bisa menyelesaikan pembebasan lahan mega-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 X 1.000 megawatt di Batang, Jawa Tengah, maksimal pada akhir tahun 2014 mendatang. Garibaldi Thohir, Presiden Direktur ADRO mengatakan, sisa lahan yang belum dibebaskan sebenarnya tinggal 15-18 hektare (ha), dari total kebutuhan PLTU Batang yang 220 ha. Namun, proses pembebasan lahan tentunya tidak mudah dilakukan lantaran banyak pihak yang dianggap sebagai "provokator" masyarakat untuk menolak PLTU tersebut. "Tapi, kita percaya pemerintah juga akan membantu ini karena manfaat PLTU Batang luar biasa besar," kata Garibaldi selepas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ADRO, di Jakarta, Jumat (25/4).Masalah pembebasan lahan ini menjadi hambatan utama konsorsium dalam menggarap PLTU Batang. Konsorisum, awalnya, ingin mulai membangun PLTU Batang pada Oktober 2012. Namun, target itu mesti ditunda hingga Oktober 2013 lantaran konsorsium kesulitan menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PLTU Batang.Soalnya, rencana pembangunan PLTU mendapat penolakan masyarakat setempat. Setahun berselang, konsorsium kembali menunda pembangunan hingga Oktober 2014 lantaran pembebasan lahan belum bisa dilakukan seluruhnya. Masalah pendanaan juga menjadi hambatan lain yang dihadapi konsorsium. Nilai investasi PLTU Batang diperkirakan mencapai US$ 4 miliar. Konsorsium merencanakan sekitar 75% dari jumlah dana itu akan ditutupi dari pinjaman. "Kita optimistis financial closing juga bisa dilakukan segera," klaim Garibaldi. Proyek PLTU Batang terbilang besar dan strategis. Proyek ini dijalankan oleh PT Bhimasena Power Indonesia yang merupakan perusahaan patungan konsorsium. Adaro dan J-Power menguasai kepemilikan saham Bhimasena 34%, sedangkan Itochu menguasai 32%.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PLTU Batang masih tersandung pembebasan lahan
JAKARTA. Konsorsium PT Adaro Energy Tbk (ADRO), J-Power dan Itochu Corp optimistis bisa menyelesaikan pembebasan lahan mega-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 X 1.000 megawatt di Batang, Jawa Tengah, maksimal pada akhir tahun 2014 mendatang. Garibaldi Thohir, Presiden Direktur ADRO mengatakan, sisa lahan yang belum dibebaskan sebenarnya tinggal 15-18 hektare (ha), dari total kebutuhan PLTU Batang yang 220 ha. Namun, proses pembebasan lahan tentunya tidak mudah dilakukan lantaran banyak pihak yang dianggap sebagai "provokator" masyarakat untuk menolak PLTU tersebut. "Tapi, kita percaya pemerintah juga akan membantu ini karena manfaat PLTU Batang luar biasa besar," kata Garibaldi selepas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ADRO, di Jakarta, Jumat (25/4).Masalah pembebasan lahan ini menjadi hambatan utama konsorsium dalam menggarap PLTU Batang. Konsorisum, awalnya, ingin mulai membangun PLTU Batang pada Oktober 2012. Namun, target itu mesti ditunda hingga Oktober 2013 lantaran konsorsium kesulitan menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PLTU Batang.Soalnya, rencana pembangunan PLTU mendapat penolakan masyarakat setempat. Setahun berselang, konsorsium kembali menunda pembangunan hingga Oktober 2014 lantaran pembebasan lahan belum bisa dilakukan seluruhnya. Masalah pendanaan juga menjadi hambatan lain yang dihadapi konsorsium. Nilai investasi PLTU Batang diperkirakan mencapai US$ 4 miliar. Konsorsium merencanakan sekitar 75% dari jumlah dana itu akan ditutupi dari pinjaman. "Kita optimistis financial closing juga bisa dilakukan segera," klaim Garibaldi. Proyek PLTU Batang terbilang besar dan strategis. Proyek ini dijalankan oleh PT Bhimasena Power Indonesia yang merupakan perusahaan patungan konsorsium. Adaro dan J-Power menguasai kepemilikan saham Bhimasena 34%, sedangkan Itochu menguasai 32%.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News