KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Polusi udara yang tengah jadi topik hangat di Ibu Kota saat ini turut dikaitkan dengan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) selain karena asap kendaraan.

Kendati demikian, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai hal itu tidaklah tepat. Menurut Agus jika berpatokan dari hasil kajian BMKG dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, maka tidak pernah menyebutkan adanya faktor PLTU.

Menurutnya, banyak berita bohong atau hoaks yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten. 

Baca Juga: Diversifikasi, Bukit Asam (PTBA) Targetkan Kontribusi Bisnis Energi Capai 30% di 2030

“Nah itu bukan gambar satelit, melainkan semacam simulasi yang sengaja dibuat-buat untuk membingungkan kita dan ngak jelas siapa yang buat,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (15/8). 

Agus menjelaskan, yang paling jelas polusi di Jakarta ini penyebabnya adalah transportasi. 

“Bahkan Presiden dan Menteri LHK juga menyatakan hal itu. Meski PLTU ada karbon yang dihasilkan, tapi bukan menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta,” jelasnya.

Pemerintah, jelasnya, sudah melakukan kesepakatan di Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El-Sheikh, Mesir. Menurutnya, Pemerintah telah menyepakati dengan badan-badan internasional termasuk rencana memensiunkan PLTU demi transisi energi.

Baca Juga: Sumber Global Energy (SGER) Raih Kontrak dari Vietnam Senilai Hampir Rp 3 Triliun

“Nah sekarang kalau kita ada perjanjian multilateral seperti itu, ada pihak-pihak yang menunggangi supaya barang dagangannya laku, sehingga memanfaatkan isu polusi seperti sekarang ini. Tapi yang jelas gambar-gambar itu confirm simulasi, bukan hasil tangkapan satelit,” terangnya.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa langsung memensiunkan PLTU Batubara begitu saja. Pemerintah Indonesia, sepakat untuk memensiunkan PLTU batubara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap sesuai road map dan mempertimbangkan kemampuan finansial. 

“Jika dipaksakan, bisa mati listrik kita,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli