JAKARTA. Sejak era Bung Karno, wacana pemindahan Ibu Kota sudah mencuat. Kini, wacana itu kembali muncul. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji wacana pemindahan ibu kota tersebut. Lantas apa plus minus pemindahan ibu kota bagi ekonomi Indonesia?

Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pemindahan ibu kota misalnya ke Kalimantan, bisa menciptakan pusat ekonomi baru di Indonesia.

"Akan ada sumber magnet baru yang selama ini hanya terkonsentrasi di Jawa. Sekarang, 40% lebih ekonomi ada di Jawa kan," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (3/5).

Selain munculnya magnet baru ekonomi, pemindahan ibu kota juga dipastikan akan mendorong pembangun infrastuktur di wilayah sekitarnya, termasuk di dalamnya transportasi.

Ia meyakini dengan pembangunan infrastuktur dan transportasi, biaya logistik di daerah tersebut dan sekitarnya akan lebih murah. Akses bepergian masyarakat dari satu daerah ke daerah lain akan lebih mudah.

Meski begitu, pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Butuh waktu cukup lama untuk menyiapkan infrastruktur dasar penunjang pusat pemerintahan. Infrastruktur dasar itu meliputi jalan, transportasi, air bersih, hingga energi listrik yang memadai.

"Infrastruktur dasar dulu dibangun baru kita kita bicara pemindahan ibu kota. Seharusnya begitu," kata Bima.

Bila persiapan tidak matang, maka pemindahan ibu kota justru bisa jadi masalah baru seperti kemiskinan dan kekumuhan.

Magnet ekonomi selalu menyedot banyak orang untuk datang. Bila tidak ada konsep matang soal pembangunan kota dan masyarakatnya, bukan tak mungkin kemiskinan dan kekumuhan kota itu justru meningkat.

"Kalau infrastruktur dasar belum siap, terus dibilang Ibu kota akan pindah ke sana, yang jadi malah kota itu akan jadi pusat spekulasi tanah," ucap Bima. (Yoga Sukmana)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia