KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri (PM) Irak Ali al-Zaidi berupaya mengamankan investasi besar dari Amerika Serikat (AS) di sektor minyak, gas, dan kelistrikan selama kunjungannya ke Gedung Putih pekan ini.

Langkah tersebut ditempuh setelah perang Iran memberikan tekanan terhadap produksi minyak dan keuangan negara Irak.

Baca Juga: AS Keluarkan Larangan Terbang Warga AS dari Kongo, Wajib Karantina 21 Hari

Menurut para analis, pemerintah Irak kini semakin berupaya mendiversifikasi kemitraan internasional guna menghadapi ketidakstabilan kawasan.

Agenda tersebut diperkirakan menjadi fokus utama dalam kunjungan Zaidi ke AS yang berlangsung pada 13–18 Juli.

Upaya itu menjadi salah satu langkah paling nyata dalam beberapa tahun terakhir untuk menarik investasi perusahaan-perusahaan energi besar asal AS ke sektor yang selama ini didominasi oleh perusahaan dari China, Rusia, dan Eropa.

Meski demikian, pejabat Irak menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti Baghdad menjauh dari Iran, yang selama ini merupakan salah satu sekutu dekatnya, demi mempererat hubungan dengan Washington.

"Perang Iran menjadi titik balik. Konflik itu memperlihatkan risiko jika terlalu bergantung pada satu mitra regional," kata analis politik yang berbasis di Baghdad, Ahmed Younis.

Menurutnya, Zaidi memandang sektor energi sebagai jalur tercepat untuk memperdalam kerja sama dengan Amerika Serikat.

Baca Juga: UE Tambahkan Beberapa Produk Sawit di Undang-Undang Anti-deforestasi

Chevron, GE, hingga Proyek LNG

Pemerintah Irak tengah melakukan negosiasi dengan Chevron mengenai proyek-proyek hulu migas berskala besar.

Selain itu, Baghdad juga mendorong proyek pembangkit listrik dan gas alam cair (LNG) yang didukung AS, memberikan jaminan keamanan bagi operator AS di wilayah semi-otonom Kurdistan, serta menghidupkan kembali rencana pembangunan jaringan pipa ekspor strategis menuju kawasan Mediterania.

Baca Juga: Polisi Selidiki Kematian Jayden Adams, Ini Rekam Jejak Sang Bintang Afrika Selatan

Salah satu langkah terbaru yang telah disetujui kabinet Zaidi adalah kesepakatan dengan HKN Energy, perusahaan asal AS, untuk mengembangkan ladang minyak Himreen di Irak utara.

Pemerintah juga memberikan kewenangan kepada Kementerian Listrik untuk merampungkan perjanjian kerja sama komprehensif dengan General Electric (GE) guna meningkatkan kapasitas pembangkit dan jaringan transmisi listrik Irak.

Zaidi mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak secara signifikan dalam tiga tahun ke depan.

Pernyataan itu disampaikan saat bertemu komunitas pebisnis Irak dan perwakilan masyarakat Kristen Irak di Washington.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak diaspora Irak berinvestasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan industri produk minyak bumi.

Kesepakatan-kesepakatan investasi tersebut diperkirakan menjadi topik utama dalam pertemuan Zaidi dengan Presiden AS Donald Trump, yang disebut memberikan dukungan kuat kepada perdana menteri baru Irak tersebut.

"Kami telah menginstruksikan Kementerian Perminyakan, Kementerian Listrik, dan Kementerian Komunikasi untuk memberikan prioritas kepada perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki reputasi baik di bidang energi, telekomunikasi, teknologi, dan pembangunan," kata Zaidi dalam pernyataannya menjelang kunjungan.

Baca Juga: PM China Serukan Penilaian Ekonomi yang Objektif, Dorong Penguatan Stimulus

Kurangi Dominasi Perusahaan China dan Rusia

Meski demikian, para analis menilai upaya menarik investasi besar ke sektor energi Irak tidak akan mudah.

Irak masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga kebutuhan investasi besar untuk mengembangkan ladang-ladang minyak baru.

Dokumen resmi yang diperoleh Reuters menunjukkan bahwa pada awal Juni, kabinet Irak memerintahkan Basra Oil Company untuk memberikan pengecualian terhadap sejumlah persyaratan regulasi bagi perusahaan energi AS yang tengah menjajaki proyek investasi di negara tersebut.

Konsultan energi sekaligus mantan pejabat Basra Oil Company, Mohammed Abbas, menilai langkah pemerintah Irak mencerminkan perubahan kebijakan yang disengaja.

"Keputusan terkait Chevron, operator AS di Kurdistan, dan berbagai proyek energi lainnya menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan. Zaidi menggunakan sektor energi untuk memperkuat hubungan dengan Washington sekaligus mengubah persepsi bahwa Irak merupakan negara yang sulit bagi investasi energi berskala besar," ujarnya.

Empat pejabat sektor minyak Irak yang mengetahui pembicaraan dengan sejumlah perusahaan energi AS, termasuk Chevron, ExxonMobil, HKN Energy, dan perusahaan lainnya, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperdalam kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat.

Baca Juga: Mata Uang Asia Bergerak Beragam, Ringgit Melemah dan Won Korea Selatan Menguat

Tantangan OPEC+ dan Keamanan

Di sisi lain, Irak masih menghadapi tantangan yang juga dialami banyak negara produsen minyak, yakni meningkatkan produksi sekaligus mematuhi pembatasan produksi yang ditetapkan kelompok OPEC+.

Padahal, Irak memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Namun pembatasan produksi selama bertahun-tahun menyulitkan pemerintah meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah.

Negosiasi dengan Chevron menjadi salah satu bagian terpenting dari strategi tersebut.

Awal tahun ini, Chevron memasuki pembicaraan eksklusif dengan pemerintah Irak terkait pengelolaan ladang minyak raksasa West Qurna-2, setelah Baghdad memutuskan menggantikan perusahaan Rusia Lukoil sebagai operator.

Jika tercapai kesepakatan, Chevron berpotensi mengelola salah satu ladang minyak paling produktif di Irak.

Baca Juga: Yield Treasury AS Capai Puncak 17 Bulan, Investor Bersiap Hadapi Data Inflasi

Sejumlah anggota parlemen dan analis Irak menilai berbagai inisiatif di sektor energi juga bertujuan mengirimkan sinyal kepada Washington bahwa Irak kini menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dibandingkan beberapa tahun lalu, ketika isu keamanan, birokrasi, dan sengketa hukum masih menjadi hambatan utama.

Meskipun situasi keamanan membaik sejak kekalahan kelompok ISIS sekitar satu dekade lalu, serangan drone sporadis dan ketegangan kawasan masih menjadi ancaman terhadap infrastruktur energi.

Pemerintah Irak menyatakan pengamanan di sekitar fasilitas minyak utama telah diperketat sejak konflik Iran kembali memanas guna memberikan rasa aman bagi investor asing.

"Perdana Menteri Zaidi berasal dari kalangan pebisnis dan memahami bahwa menarik perusahaan energi Amerika, terutama di tengah kondisi keamanan kawasan yang masih rapuh, bukanlah tugas yang mudah," kata anggota Komite Minyak dan Gas Parlemen Irak, Murad Ismael.