KONTAN.CO.ID - TOKYO. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahannya di tengah skandal penggalangan dana. Tetapi Kishida menolak untuk mengkonfirmasi laporan media bahwa ia akan mengganti empat menteri di kabinetnya.

Mengutip Reuters, Senin (11/12), tuduhan mengenai dana yang tidak dilaporkan telah menjadi tantangan politik terbesar bagi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa sejak mereka mengambil kembali kekuasaan pada tahun 2012, yang mengguncang fondasi pemerintahan saat ini.

Berbicara kepada wartawan pada Senin pagi, Kishida mengatakan dia menyadari keseriusan situasi ini.

Baca Juga: Japan Cuts View on Economy for First Time in 10 Months

“Kami akan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat pada waktu yang tepat untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah penundaan dalam politik nasional,” kata Kishida.

Surat kabar Asahi melaporkan pada Minggu malam bahwa Kishida telah memutuskan untuk mengganti empat menteri dan 11 posisi menteri lainnya di kabinetnya karena skandal dugaan pendanaan yang dirahasiakan telah memicu ketidaksetujuan publik.

Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita termasuk di antara mereka yang akan diganti, termasuk para deputi dan sekretaris parlemen, Asahi melaporkan.

Dalam pengarahan pada hari Senin, Matsuno, yang merupakan juru bicara pemerintah, juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai laporan media tersebut, dan sebagian besar mengulangi pernyataannya sebelumnya bahwa penyelidikan sedang dilakukan dan dia akan mengambil tindakan yang tepat.

“Saya bermaksud memenuhi tanggung jawab tugas yang telah diberikan kepada saya,” kata Matsuno kepada wartawan.

Nishimura pada hari Minggu mengatakan dia akan tetap menjabat dan meninjau kembali hasil penggalangan dana setelah media melaporkan tentang perombakan kabinet yang akan segera terjadi atas tuduhan mengenai dana yang tidak dilaporkan.

Ke-15 pejabat yang akan dipecat adalah anggota "faksi Abe" terbesar di LDP, yang telah diselidiki oleh jaksa karena diduga menyembunyikan ratusan juta yen dana politik selama lima tahun.

Baca Juga: Pemerintah Jepang Tambah Anggaran Paket Ekonomi ¥ 13,2 Triliun

LDP – yang telah memegang kekuasaan hampir sepanjang era pascaperang Jepang – akan mengadakan pemilihan kepemimpinan pada bulan September dan pemilihan umum akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2025.

Skandal tersebut dapat memicu perebutan kekuasaan di dalam partai yang dapat mempengaruhi hasil perebutan kepemimpinan dan kepengurusan partai.

Kishida akan mengadakan konferensi pers pada hari Rabu di akhir sesi parlemen saat ini untuk menjelaskan tanggapan pemerintahannya, kata Asahi.

Peringkat persetujuan kabinet Kishida berada di bawah 30% bahkan sebelum skandal penggalangan dana, yang merupakan rekor terendah dalam masa jabatan perdana menteri sejak Oktober 2021, mencerminkan kekhawatiran pemilih atas kenaikan biaya hidup dan kenaikan pajak.

Editor: Herlina Kartika Dewi