KONTAN.CO.ID - TOKYO. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sedang mempertimbangkan janji untuk menangguhkan pajak penjualan atas makanan sebagai bagian dari kampanyenya untuk pemilihan umum bulan depan, lapor surat kabar Mainichi, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, seperti dilansir Reuters, Sabtu (17/1/2026).

Menurut laporan surat kabar tersebut, pemerintah dan Partai Demokrat Liberal Takaichi akan dengan cermat menilai dampak pasar sebelum memutuskan, karena penghapusan pungutan 8% atas penjualan makanan akan mengurangi pendapatan pemerintah sekitar 5 triliun yen (US$ 30 miliar) per tahun.

Permintaan komentar kepada Kantor Perdana Menteri tidak dijawab pada hari Sabtu.

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

Takaichi berencana untuk membubarkan parlemen pada hari Jumat dan mengadakan pemilihan umum sela karena ia mencari dukungan publik untuk rencana pengeluaran yang telah mengguncang pasar keuangan. 

Baca Juga: Korea Selatan: Tarif Chip AS Berdampak Terbatas Dalam Jangka Pendek

Ia mempertimbangkan untuk mengadakan pemilihan pada tanggal 8 Februari, demikian menurut dua anggota parlemen LDP kepada Reuters.

LDP membentuk pemerintahan koalisi pada bulan Oktober dengan Partai Inovasi Jepang yang berhaluan kanan, yang dikenal sebagai Ishin, membuka jalan bagi Takaichi untuk menjadi perdana menteri wanita pertama di negara itu.

Baca Juga: Nvidia H200 Diblokir China: Produksi Komponen Pemasok Terhenti Seketika

Partai-partai tersebut mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk mempertimbangkan undang-undang yang akan membebaskan makanan dan minuman dari pajak konsumsi selama dua tahun, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

($1 = 158,0900 yen)

Selanjutnya: Korea Selatan: Tarif Chip AS Berdampak Terbatas Dalam Jangka Pendek

Menarik Dibaca: Wajib Tahu! Ini 6 Ikan untuk Ibu Hamil yang Rendah Merkuri Aman Bagi Janin