KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menuduh pasukan Thailand masih menduduki wilayah negaranya meski kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata. Dalam wawancara dengan
Reuters pada 17 Februari 2026, ia mendesak Bangkok segera mengizinkan komisi perbatasan bersama mulai bekerja untuk menyelesaikan sengketa yang telah lama berlangsung. Manet menyampaikan pernyataan tersebut saat berada di Washington untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump.
Ia menggambarkan situasi di perbatasan masih rapuh meskipun kesepakatan penghentian konflik telah dicapai pada akhir Desember lalu. Thailand membantah tuduhan pendudukan dan menyatakan bahwa pasukannya hanya mempertahankan posisi yang ada sebagai bagian dari langkah de-eskalasi.
Baca Juga: Yoon Suk Yeol: Eks Jaksa Jadi Presiden, Kini Terancam Penjara Seumur Hidup Pendudukan dan Pelanggaran Kedaulatan
Menurut Manet, pasukan Thailand masih berada jauh di dalam wilayah yang secara historis diakui sebagai milik Kamboja, bahkan melampaui klaim sepihak Thailand sendiri. Ia mengatakan tentara Thailand memasang kontainer pengiriman dan kawat berduri di sejumlah titik, sehingga warga tidak dapat kembali ke rumah mereka. “Kami tidak bisa menerima pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah kami,” ungkapnya kepada
Reuters. Manet menilai satu-satunya cara memastikan kondisi di lapangan adalah melalui mekanisme teknis resmi berdasarkan perjanjian yang telah ada. Karena itu, Kamboja berharap Thailand segera menyetujui aktivasi
Joint Boundary Commission (JBC) untuk mengukur dan menetapkan batas di area rawan konflik. Pemerintah Thailand sebelumnya menunda proses tersebut dengan alasan pemilu 8 Februari. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul diketahui meraih dukungan nasionalisme yang kuat di tengah konflik perbatasan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, menyatakan JBC baru dapat bersidang setelah pemerintahan baru terbentuk.
Baca Juga: Bos MU, Sir Jim Ratcliffe, Minta Maaf Usai Sebut Inggris Dikolonisasi Imigran Konflik Berdarah, Gencatan Senjata Diabaikan
Pertempuran yang pecah pada Juli lalu menjadi yang terburuk dalam lebih dari satu dekade. Konflik Kamboja-Thailand menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi serta mengganggu perdagangan di sepanjang perbatasan sepanjang 817 kilometer. Kesepakatan damai yang ditandatangani pada Oktober runtuh hanya dalam hitungan minggu. Gencatan senjata baru akhirnya disepakati pada 27 Desember 2025. Meski demikian, Manet menegaskan ketegangan masih tinggi dan berpotensi kembali memanas jika tidak segera diselesaikan secara teknis.
Baca Juga: Gaji CEO Citigroup Jane Fraser Naik Jadi US$42 Juta, Ini Penyebabnya Peran Manet dan Hubungan Dekat dengan AS
Hun Manet mengambil alih kekuasaan pada 2023 dari ayahnya, Hun Sen, yang memimpin Kamboja selama puluhan tahun. Ia merupakan lulusan Akademi Militer AS di
United States Military Academy at West Point, sebuah latar belakang yang turut mendorong hubungan lebih hangat antara Phnom Penh dan Washington. Dalam wawancara tersebut, Manet menegaskan negaranya tidak memilih antara China dan Amerika Serikat. “Kami negara berdaulat. Kami menjalin persahabatan dengan semua negara,” ujarnya. Pemerintah AS sebelumnya kerap menyoroti isu hak asasi manusia dan demokrasi di Kamboja. Namun Manet berpendapat demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan partai politik. Sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan kebebasan pers juga wajib diperhatikan. Organisasi
Reporters Without Borders menempatkan Kamboja di peringkat 161 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia, antara lain karena penahanan jurnalis. Selain itu, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pihak yang mengoperasikan kompleks penipuan online di Kamboja. Manet mengakui keberadaan pusat penipuan siber tersebut, namun menegaskan pemerintah sedang menindak tegas, termasuk deportasi pelaku dan penutupan lokasi operasi.
Baca Juga: Rangkaian Email Pangeran Andrew ke Epstein Terungkap, Ini Isinya Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
