KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri Lawrence Wong menegaskan tidak akan terjadi “jobless growth” di Singapura meskipun kecerdasan buatan (AI) semakin membentuk ulang struktur ekonomi. Dalam pidato penutup debat Budget 2026 di parlemen pada Kamis (26/2/2026), Wong menyatakan pemerintah akan memanfaatkan AI untuk mendorong pertumbuhan, sekaligus memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan lapangan kerja yang baik dan upah lebih tinggi bagi warga Singapura. “Itulah cara kita memberi setiap warga Singapura kepercayaan diri untuk maju di masa depan,” ujarnya dilansir dari laman
Channelnewsasia.
Baca Juga: Negosiasi Nuklir Iran: Nasib Perundingan Genting di Jenewa! Dewan AI Nasional dan Transformasi Sektor Dalam pidato anggaran sebelumnya, Wong mengumumkan pembentukan National AI Council yang akan dipimpinnya langsung untuk mengarahkan agenda AI nasional. Dewan tersebut akan mengawasi pengembangan dan pelaksanaan “misi AI” di empat sektor utama: manufaktur maju, konektivitas, keuangan, dan kesehatan. Setiap sektor akan memiliki pendekatan berbeda dalam penerapan AI, termasuk dampaknya terhadap tenaga kerja. Karena itu, koordinasi dilakukan agar transformasi industri selaras dengan peningkatan keterampilan pekerja.
Baca Juga: Korea Selatan dan Uni Emirat Arab Teken Kerja Sama Pertahanan Senilai US$35 Miliar Kekhawatiran Disrupsi dan Kesiapan Tenaga Kerja Wong mengakui kecemasan pekerja dan lulusan baru terhadap dampak AI. Secara historis, gelombang teknologi memang menghilangkan sebagian pekerjaan, namun juga menciptakan pekerjaan baru. Untuk saat ini, pasar tenaga kerja Singapura dinilai tetap tangguh:
- Proporsi pekerja tetap mencapai rekor hampir 91%
- Lowongan kerja masih lebih banyak daripada pencari kerja
- Lebih dari 40% lowongan adalah posisi entry-level untuk profesional, manajer, eksekutif, dan teknisi (PMET)
Baca Juga: Emas Menguat Ditopang Safe Haven Kamis (26/2), Pasar Cermati Perundingan AS-Iran Meski belum ada bukti penggantian tenaga kerja secara luas, Wong menekankan pentingnya persiapan dini. Ia memperingatkan risiko perusahaan terlalu bergantung pada AI tanpa pelatihan pekerja, serta potensi menyusutnya pekerjaan level awal. Pemerintah akan bekerja erat dengan mitra tripartit, termasuk National Trades Union Congress (NTUC), untuk memastikan pekerja siap menghadapi era AI. Dukungan untuk UKM dan Produktivitas Wong juga menyoroti peran usaha kecil dan menengah (UKM), terutama di sektor ritel serta makanan dan minuman yang tengah tertekan. Meski pemerintah memberikan rabat pajak penghasilan badan dalam jangka pendek, ia menegaskan dukungan jangka panjang harus berkelanjutan dan tidak mendistorsi insentif pasar. Pemerintah tidak akan melonggarkan
dependency ratio ceiling (DRC) karena dapat meningkatkan ketergantungan pada tenaga kerja asing dan melemahkan inti tenaga kerja lokal. Solusi jangka panjang, katanya, adalah peningkatan produktivitas dan transformasi bisnis.
Baca Juga: Rusia Pertanyakan Peran Dewan Perdamaian Trump vs Dewan Keamanan PBB Tekanan Biaya Hidup dan Ketimpangan Walau ekonomi tumbuh 5% tahun lalu, Wong mengakui warga masih merasakan tekanan biaya hidup. Ia mencatat bahwa dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan meningkat lebih cepat dibanding inflasi di seluruh kelompok pendapatan. Secara proporsi, pengeluaran rumah tangga terhadap pendapatan cenderung stabil atau menurun. Namun, satu pengecualian adalah biaya kesehatan yang meningkat, mencerminkan populasi yang menua. Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengendalikan inflasi medis, khususnya di sektor swasta. “Tidak ada warga Singapura yang akan ditolak layanan kesehatan karena ketidakmampuan membayar,” tegas Wong. Terkait ketimpangan kekayaan, pemerintah mulai mempublikasikan data secara lebih sistematis.
Melalui hibah perumahan, kepemilikan rumah, dan top-up CPF, rumah tangga berpendapatan terendah kini memiliki kekayaan bersih rata-rata hampir S$300.000 yang disebut Wong sebagai fondasi yang bermakna. Pemerintah, tambahnya, akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif di tengah revolusi AI.
