KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kinerja sektor manufaktur Indonesia kembali menunjukkan pelemahan pada Juni 2026. 

Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat berada di level 46,9 atau turun di bawah ambang batas netral 50,0, yang menandakan aktivitas industri sedang mengalami kontraksi.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, menilai capaian tersebut menjadi sinyal serius bagi kondisi industri nasional karena mencerminkan penurunan aktivitas manufaktur yang cukup tajam.

"Angka ini menunjukkan bahwa industri manufaktur kita sedang mengalami kontraksi yaitu penurunan aktivitas yg sangat tajam, bahkan menjadi salah satu penurunan terdalam dalam setahun terakhir ini," ujar Rahma kepada Kontan.co.id, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga: Perjalanan Wisatawan Dalam Negeri per Mei Meningkat Capai 106,16 Juta, Naik 83%

Menurutnya, pelemahan tersebut merupakan dampak kombinasi tekanan dari sisi permintaan maupun pasokan yang dialami pelaku industri.

Mengacu pada laporan S&P Global, ia menjelaskan bahwa permintaan domestik melemah karena masyarakat mulai menahan konsumsi di tengah kenaikan harga barang yang memicu inflasi. 

Akibatnya, pesanan baru dari dalam negeri mengalami penurunan dengan laju tercepat dalam satu tahun terakhir.

Di saat yang sama, pasar ekspor juga belum mampu menopang industri. Rahma menyebut permintaan dari luar negeri merosot ke titik terdalam sejak Agustus 2021. Kondisi itu dipicu oleh harga produk ekspor Indonesia yang semakin kurang kompetitif akibat tingginya biaya produksi.

Dari sisi biaya, industri juga menghadapi tekanan berat. Kenaikan harga bahan baku global yang dibarengi pelemahan nilai tukar rupiah membuat biaya modal perusahaan melonjak signifikan.

Baca Juga: Coretax Terus Dibenahi, DJP Klaim Fitur Case Management Kembali Normal

"Inflasi biaya input ini tercatat sebagai yang tertinggi kedua sepanjang sejarah survei sejak 2011," katanya.

Tekanan tersebut pada akhirnya memaksa banyak perusahaan melakukan efisiensi. Rahma mengatakan pengurangan produksi akibat minimnya pesanan telah diikuti langkah pengurangan tenaga kerja dengan laju tercepat sejak September 2021.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa langsung disimpulkan sebagai kegagalan pemerintah. Namun, kebijakan yang ditempuh dinilai belum cukup efektif dalam meredam dampak perlambatan ekonomi global terhadap industri nasional.

Rahma juga menyoroti persoalan kepastian hukum dan konsistensi regulasi yang dinilai menjadi tantangan besar bagi dunia usaha. 

Menurutnya, perubahan kebijakan yang terlalu sering membuat pelaku industri kehilangan kepercayaan sehingga memilih menunda investasi maupun ekspansi.

"Dunia usaha saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan. Terlalu banyak intervensi atau regulasi yang berubah-ubah di tengah situasi sulit membuat pengusaha memilih bersikap wait and see daripada mengambil risiko," katanya.

Selain itu, ia menilai kebijakan pembatasan impor turut memberikan dampak terhadap industri manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri.

Ketika pasokan menjadi terbatas sementara nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi otomatis meningkat tajam.

Rahma juga menilai berbagai insentif fiskal yang telah diberikan pemerintah masih lebih banyak dirasakan industri berskala besar. 

Sebaliknya, sektor manufaktur padat karya skala menengah dan kecil yang menyerap banyak tenaga kerja dinilai belum memperoleh perlindungan yang memadai untuk menghadapi lonjakan biaya operasional.

Ia menambahkan perlambatan manufaktur saat ini juga mencerminkan persoalan deindustrialisasi prematur yang semakin diperparah oleh inflasi biaya produksi dan lemahnya permintaan.

Oleh karena itu, Rahma meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian kebijakan industri. Menurutnya, pendekatan business as usual sudah tidak lagi memadai menghadapi tekanan ekonomi saat ini.

"Pemerintah perlu segera memberikan kepastian regulasi, mempermudah akses bahan baku kritis, dan menjaga stabilitas nilai tukar agar kepercayaan pasar kembali pulih. KredibilItas itu segala galanya. Kepastian hukum yang jelas dan tegas, jika politik dibarengi dengan teknokrasi maka hasilnya akan bagus dan di implementasikan dg meritokrasi," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News